BAPANAS NEWS

BAPANAS/Langsa- Personil gabungan yang terdiri dari Polres Langsa, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, Brimob Subden 2 B Kompi Aramiah, serta anggota TNI, Selasa (12/4/2016), melakukan penggeledahan dan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Langsa.

Dalam penggeledahan itu, personil BNN Kota Langsa juga melakukan tes urine terhadap 60 orang napi dan 37 orang positif gunakan narkoba. Sedangkan, 7 orang sipir atau petugas Lapas yang dilakukan tes urine, satu orang positif menggunakan narkoba.

” Ke 37 orang napi itu positif menggunakan narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi, dan untuk sipir menggunakan ganja,” kata Kepala BNN Kota Langsa, AKBP. Navri Yuleni, SH, MH, usai melakukan tes urine di Lapas Kelas II B Langsa.

Kata Navri, bagi yang positif menggunakan narkoba maka besok (Rabu) akan dilakukan asesmen oleh tim BNNK Langsa serta akan dilakukan tes kepribadian, selain itu, ia mengharapkan kepada para napi untuk tidak lagi diperbudak oleh narkoba, tapi kita harus melawan dan melakukan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Langsa, AKBP. Sunarya, SIK, dihadapan ratusan napi, mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya semua pihak, sehingga tes urine ini berjalan aman dan lancar.

Kemudian, bagi napi yang positif menggunakan narkoba tidak perlu takut, karena pemerintah akan melakukan rehabilitasi.

Kapolres Langsa saat razia dilapas langsa

” Napi yang positif menggunakan narkoba, berarti tempatnya bukan disini melainkan harus direhab, karena jika masih disini dikhawatirkan akan terus terjerumus menggunakan narkoba,” ungkap Kapolres.

Lanjutnya, tujuan dilakukan tes urine terhadap napi ini, karena kita ingin membantu para napi yang masih menggunakan narkoba, sehingga tidak lagi menjadi pecandu dan diperbudak oleh narkoba.

Karenanya, kedepan kita harapkan kepada petugas Lapas untuk lebih selektif memeriksa pengunjung yang ingin menjenguk napi.

“Kedepan Lapas harus benar-benar menjadi tempat pembinaan, sehingga bagi napi yang sudah bebas dari hukuman akan menjadi manusia yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Pemeriksaan urine ini akan terus kita lakukan secara bertahap, sehingga napi disini benar-benar terbebas dari narkoba.

Namun, semuanya itu juga kembali lagi kepada pribadi masing-masing napi, karena jika tidak ada kesadaran dari napi, maka apapun yang kita lakukan seperti sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan rohani, akan menjadi sia-sia.

Kepala Keamanan Lapas Kelas II B Langsa, Zulkifli, ketika ditanya terkait anggotanya yang positif menggunakan narkoba, mengatakan, dirinya akan menyelidiki kembali apakah anggotanya benar-benar sengaja menggunakan narkoba atau disebabkan setelah minum obat antibiotik serta dari makanan.(PAS/TB)

BAPANAS/Jakarta-Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yassona H. Laoly, menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan Pemasyarakatan yang terus berulang. “Hari ini saya pakai pakaian hitam, saya berkabung,” ujar Yasonna di Jakarta, Rabu (13/4).

Keprihatinan Menkumhan dipicu temuan baru terkait pemberian fasilitas mewah kepada narapidanai bandar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Deli Serdang.

“Saya minta Direktur Narkoba untuk memeriksa dan menahan Kalapas dan KPLP-nya. Siapa saja kalau menodai pekerjaan kita dan membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) malu, tidak cukup dipecat. Tanggung jawab pidana harus ada.

Periksa secara pidana. Pecat pidana,no more,” ujar Yassona di hadapan peserta pendidikan dan latihan serta taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam kuliah umum bertema Penegakan Hukum Melawan Narkoba di Graha Pengayoman, Jakarta.

Kepada seluruh peserta kuliah umum, Menkumham meletakkan masa depan Kemenkumham di pundak mereka sebagai generasi muda. “Tidak hanya cukup pintar, perlu integritas, dan kejujuran. Bebaskan dari narkoba dan handphone.

Masih banyak yang harus kalian dikerjakan,” harapnya.
Ia mengingatkan bahwa lapas merupakan bagian terbesar dari persoalan ini.

“Rangkaian pemecatan ini tidak akan berhenti. Saya akan follow up terus. Saya ingatkan sekali lagi, tidak cukup dipecat, pidana! Dimana saja, kapan saja.

Kalapas bertanggung jawab, KPLP tidak mungkin bermain sendiri,” tegas Yassona.
Menkumham menegaskan pentingnya birokrat yang tangguh, berintegritas, jujur, dan inovatif.

“Saya punya harapan kepada Anda semua. Kalau kementerian ini bobrok, ini tanggung jawab kalian. Berikan yang terbaik untuk bangsa, to learn. Tidak hanya itu, to love. Terakhir, tinggalkan (legacy) terbaik untuk organisasi. Biarkan orang tahu saat kalian memimpin meninggalkan kenangan baik,” pesannya.

Tak hanya itu, Menkumham meminta para peserta kuliah umum untuk meninggalkan zona nyaman. “Coba kerjakan yang baik, turun, dan cek ke dalam. Kalau ditemukan, tidak ada toleransi, tidak cukup pemecatan, saya akan telepon Kapolda-nya. Kalau perlu diproses pidana,” ujar Yasonna.

Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga, Menkumham menilai ini tidak hanya setitik. “Sudah dicanangkan zero tolerance, tapi masih ada peristiwa di Deli Serdang.

Ini mentalitas tidak benar. Saya mohon maaf pada keluarganya. Sekali lagi, sanksi berat, tidak cukup pemecatan, pidana! Saya minta Pak Sekjen, Pak Irjen, yang seperti ini dipercepat,” tandasnya.

BAPANAS/Jakarta- Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Taruna Taruni Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Taruna Taruni Akademi Imigrasi (AIM) dengan tema “Penegakan Hukum Melawan NARKOBA” di Graha Pengayoman, Rabu, 13 April 2016.

Berikut Video Kuliah umum yang disampaikan oleh Menkumham Yasona Laoly.

BAPANAS/Ciamis- Sebanyak 30 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kota Banjar, Jum’at siang tadi (15/04/2016), menjalani tes urine. Kegiatan tersebut dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap aparat di lingkungan Lapas.

Kegiatan yang dimulai sejak jam 13.00 WIB di aula rapat Lapas Banjar, dilakukan atas inisiatif pihak Lapas dan bekerjasama dengan Badan Narkotik Nasional Kabupaten (BNNK) Ciamis.

Kepala Lapas Kelas III Kota Banjar, Ika Yusanti, SH., M.Si., mengatakan, dengan adanya tes urine kepada seluruh pegawai Lapas, dirinya berharap bisa mencegah atau upaya preventif menghindari penyalahgunaan narkoba.

“Kegiatan ini sebagai langkah pencegahan terhadap petugas Lapas, supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Petugas Lapas adalah aparat yang membina warga binaan, jadi mereka harus bebas dari narkoba,” katanya.

Ika juga menegaskan, apabila dalam test urine yang dilakukan tersebut terdapat petugas yang terindikasi positif mengonsumsi narkoba, maka akan dilakukan prosedur pembinaan secara internal di Lapas Banjar.

“Sanksi jika ada petugas ditemukan positif, secara prosedural akan dilakukan pembinaan secara internal. Namun, jika ditemukan petugas sebagai pengedar narkoba, sesuai dengan arahan Menteri, bahwa petugas tersebut akan dipecat,” tandas Ika.
Sementara itu, Kepala BNNK Ciamis, Drs. Dedy Mudyana, M.Si., mengatakan, pihaknya melakukan test urine ini atas permintaan dari pihak Lapas. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan Lapas bersih dan bebas dari narkoba.

“Ini permintaan pihak Lapas, jika ada yang positif, kami serahkan ke pimpinan Lapas. Hal ini sebagai langkah pencegahan karena gara-gara narkoba masa depan, karir, termasuk keluarga bisa menjadi hancur,” tegasnya.

Dia menambahkan, bahaya penyalahgunaan narkoba saat ini cukup memprihatinkan. Tidak hanya disalahgunakan oleh kelompok tertentu, tetapi telah menambah ke semua sisi masyarakat.

Mulai dari aparat penegak hukum, pegawai negeri sipil, bahkan pelajar dan tidak terkecuali para warga binaan atau narapidana.

“Bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dicapai apabila ada kemauan dan tekad yang kuat untuk memeranginya,” kata Dedy.

Dari hasil test urine terhadap para petugas Lapas Banjar, diketahui seluruhnya negatif. (PAS/BP)

BAPANAS/Riau- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly, meresmikan Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. Harapannya, pembangunan lapas tersebut dapat menampung jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lebih banyak lagi.

“Atas nama Kemenkumham, kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah bersedia membantu pembangunan dua lapas  menggunakan APBD Riau,” ungkap Yasonna H Laoly, Jumat (15/4/2016) di Rumbai.

Lapas sebagai sarana pendukung pembinaan narapidana merupakan unsur penting dan mendasar yang harus dipenuhi. Atas alasan itulah, Pemprov Riau bersedia memasukan anggaran pembangunan lapas dalam APBD Riau.

Menkumham menandatangani prasasti peresmian LP Terbuka Kelas III Rumbai

“Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Kemenkumham, kami sangat mengapresiasi sekali jika daerah lain ikut meniru langkah yang dilakukan Pemprov Riau ini,” tuturnya lagi.

Pada kesempatan itu juga, Yasonna mengajak seluruh elemen lapas untuk berkreasi. Sehingga keberadaan lapas dapat bermanfaat tak melulu dinilai negatif.(PAS/BP)

BAPANAS/Jakarta- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan Teleconference dengan Menteri Hukum dan HAM. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, hadir Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, para pejabat serta  Perwakilan P2U UPT serta KPLP/KPR,Kamis (14/4/2016).

Terkait masalah over kapasitas Lapas dan Rutan, Menteri memerintahkan kepada jajaran Kakanwil untuk memetakan kondisi lapas baik yang over kapasitas maupun under kapasitas di daerah masing-masing supaya Lapas Rutan yang over kapasitas bisa di didistribusikan kepada Lapas dan Rutan yang lain .

 "Saya minta supaya ada redistribusi dari tempat-tempat Rutan yang padat ke tempat lain, Lapas yang padat ke tempat lain di wilayah Kanwil Saudara", ujar Menteri Hukum dan HAM.

Untuk persoalan kekurangan pegawai, Menteri memerintahkan agar segera mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan, meminta bantuan Polda, Polres dan TNI.

Jika ada petugas Lapas Rutan yang terlibat dalam peredaran narkoba, Menteri Hukum dan HAM memerintahkan agar ditindak tegas. Tidak cukup di pecat tapi juga di pidanakan.

"Kita menunjukkan kepada publik ada upaya yang sistematik kita lakukan untuk perbaikan. Bahwa kita belum menyelesaikan masalah ini karena sangat kompleks, sudah menahun, kronis, tapi kita terus melakukan langkah-langkah",tegas Yasonna

Disamping memberantas peredaran narkoba Lapas juga memiliki program-program unggulan Lapas, yaitu menjadi Lapas produktif dan Lapas industri agar napi bisa bekerja dan produktif, kemudian setelah keluar Lapas bisa bermanfaat.

Menteri Hukum dan HAM menyampaikan rencana akan diselenggarakannya Pameran Proyek Unggulan Napi yaitu pameran hasil produksi kerajinan para Napi bertempat di Kementerian Perindustrian, supaya jangan narkoba saja yang dilihat orang.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah, Dahlan Pasaribu, didampingi Kepala Divisi Pemasarakatan dan 7 KaUPT Lapas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta hadir pada Ruang Control Room  Lantai 19 Gedung Kemenkumham RI.

Dahlan menyatakan komitmennya dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mengurangi over kapasitas Lapas dan Rutan serta menyampaikan bahwa peralatan pemeriksaan yaitu pintu deteksi dari Dirjen Pemasyarakatan sudah diterima oleh pihaknya.

Serta telah dipasang untuk mendeteksi barang logam yang masuk kedalam Lapas dan Rutan, Kepala Kanwil berharap kedepannya peralatan deteksi ini bisa dikembangkan untuk mendeteksi barang narkoba.(PAS/DKIJ)

BAPANAS- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meresmikan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas III Rumbai, Kota Pekanbaru pertama di Provinsi Riau yang menjadi tempat untuk asimilasi bagi narapidana yang akan bebas dari masa hukuman.

“Atas nama Kementerian Hukum dan HAM, saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah menghibahkan lahan seluas 31 hektare untuk membangun Lapas terbuka ini.

Kita berharap agar kerja sama dengan Pemprov Riau,” kata Menteri Yasonna Laoly dalam sambutannya di depan Plt Gubernur Riau Arsyad juliandi Rachman di Pekanbaru, Jumat.

Menteri Yasonna mengatakan bahwa dengan difungsikannya Lapas Terbuka Rumbai itu diharapkan dapat menampung warga binaan, baik yang mendapatkan program asimilasi maupun program untuk mengatasi kelebihan kapasitas dari UPT Pemasyarakatan di Riau.

Ia mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Ferdinan Siagian, dari lahan seluas 31 hektare tersebut, baru delapan hektare yang dipergunakan untuk menunjang aktivitas Lapas Terbuka.

“Sedangkan empat hektare lagi direncanakan untuk lahan Lapas Narkotika dan dua hektare lainnya untuk Lapas Wanita,” katanya menjelaskan.

Ia menjelaskan Menkumham sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas komitmen Plt Gubernur Riau yang akan bekerja sama membangun kedua Lapas tersebut.

Dalam kunjungannya tersebut, pria kelahiran Tapanuli Tengah, 62 tahun silam itu menyempatkan diri menyapa sejumlah narapidana yang menjalani proses asimilasi dan mengunjungi peternakan ayam, ikan dan perkebunan sawit.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Ferdinan Siagian kepada Antara mengatakan bahwa Lapas Klas III Rumbai tersebut telah dioperasikan sejak 2015 lalu.

Di Lapas yang dapat menampung seribuan narapidana itu bertujuan untuk memberikan keahlian kepada tahanan yang akan bebas.

“Narapidana yang akan bebas dengan sisa pidana dua hingga tiga minggu diasimilasi ke Lapas tersebut.

Di sana mereka diajari untuk beternak ayam, ikan dan berkebun sehingga setelah bebas mereka siap untuk mendekatkan diri ke masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, Ferdinan mengatakan menteri Yasonna bakal melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Riau.

Ia merincikan, pada Jumat hari ini selain melakukan peresmian Lapas Klas III Rumbai, menteri Yasonna juga akan memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan di Riau.
“Pertemuan internal dengan pengurus UPT itu adalah komitmen Pak Menteri untuk membebaskan praktik peredaran narkoba dari Lapas,” ujarnya.

Sementara itu, pada Sabtu besok (16/4), menteri dijadwalkan mengunjungi Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kunjungan ke daerah tersebut adalah untuk merencanakan pembangunan Lapas yang diketahui sebagai daerah dengan jumlah narapidana terpadat di Riau.(PAS/BP)

BAPANAS/Aceh Timur- Siapa sangka, dibalik dinginnya jeruji besi ternyata tersembunyi bakat seni luar biasa yang bisa digunakan untuk menghidupkan keluarga serta anak-anak warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Idi, Aceh Timur. Setidaknya itulah yang diperlihatkan para narapidana di Rutan Idi.

Nasib telah membuat mereka harus mendekam disini dengan masa tahanan yang bervariasi diantara satu dengan yang lain. Putusan hakim telah membuat mereka harus meringkuk dibalik jeruji besi dan dikelilingi oleh tembok beton.

Sampai – sampai diselimuti kesepian setiap saat karena harus terpisah dengan keluarga. Semua itu karena nasib.

Ya, karena nasib telah membawa mereka kemari. Tapi, meskipun raga mereka ada dibalik jeruji besi, tapi tangan mereka tidak. Dan dengan tangan itulah para narapidana di Rutan Idi berhasil melahirkan karya – karya yang amat sangat indah dipandang mata.

Bahkan hasil karya tangan mereka telah dipamerkan di beberapa stand – stand pameran dan berhasil pula dipasarkan keluar daerah dengan harga yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

Hal ini tentu membuat para narapidana di Rutan Idi bangga, karena mereka bisa membantu menafkahi keluarga yang ditinggalkan.

Serta mereka bisa membuktikan bahwa, “cap penjahat” karena status narapidana yang mereka semat tidak selamanya merugikan orang lain. Mereka bisa membuktikan bahwa mereka masih berguna bagi keluarga mereka sendiri khususnya.

 Ternyata dengan bahan baku bambu, tali nilon, serta batok biji sawit, warga binaan telah dapat menghasilkan berbagai macam karya seni, antara lain souvenir kapal perahu layar, gantungan kunci, pengikat batu cincin, dan lain-lain.

“Keberhasilan yang di capai saat ini di Rutan Idi berkat semua dukungan pegawai yang ada di Lapas Idi. Ini semua adalah salah satu cara untuk mengusir rasa bosan warga binaan dalam menunggu perjalanan masa hukuman yang dijalaninya.

Jadi bila ada kegiatan yang dilakukan, saya melihat sepertinya warga binaan sepertinya telah mendapat sebuah ketenangan jiwa dan menjalin kekompakan untuk saling berbagi keahliaan sesama warga binaan,” kata Yusnaidi.

Menurut penuturan Yusnaidi, hal ini dimulai tahun 2013 lalu ketika para narapidana diberikan pelatihan keterampilan. Seterusnya, setahun kemudian di tahun 2014 para narapidana mulai mampu membuat dan memproduksinya sendiri.

“Hal ini akan terus kita kembangkan secara berkelanjutan, mengingat sangat besar dampak positif yang dirasakan oleh para narapidana,” pungkas Yusnaidi.

Salah seorang warga binaan, Saiful Usman (40tahun) mengatakan, meskipun di bui, tidak menjadi penghalang untuk membuat mereka tetap berkarya.

Apalagi bisa membuat mereka mendapatkan penghasilan dari karya-karya yang berhasil mereka jual.

Hal inilah yang menginspirasi sejumlah narapidana Rutan Idi, Kabupaten Aceh Timur untuk membuat berbagai kerajinan tangan yang tentunya bisa menambah penghasilan.

“Bahkan kami sampai tidak sempat memikirkan bagaimana caranya untuk melarikan diri dari sini,” ujarnya sambil diiringi gelak tawa dari warga binaan lainnya serta sejumlah Pegawai Rutan Idi yang menemani kami.

Saat ini, pihak Rutan Idi bersama para napi telah mempersiapkan diri untuk mempromosikan kerajinan seni tangan hasil kreativitas mereka di event Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang akan datang.(PAS/Klikkabar.com)

"Dua pegawai yang positif tersebut merupakan pejabat dan staff di Kanwil Kemenkumham Aceh, sementara tiga masih kita selidiki apakah mereka mengunakan obat-obatan medis apa bukan," katanya, Kamis (14/4).

Terkait dengan adanya pejabat dan karyawan yang positif narkoba, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan akan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham Pusat.

"Kita akan mendalami temuan tersebut dan berkoordinasi, bahkan mereka yang positif akan kita lakukan rehabilitasi," ujarnya.

Ia juga menyebutkan tes urine yang dilakukan dalam rangka komintmen kemenkumham khususnya Divisi Pemasyarakatan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

"Berdasarkan perintah Menkumham bahwa seluruh pejabat di Kemenkumaham di seluruh Indonesia harus bebas dari narkoba," katanya.(AJNN)

Najwa Shihab: "Penjara Di Indonesia Amat Tidak Manusiawi"

BAPANAS- Berikut komentar Najwa di twitter dan instagramnya setelah meliput keadaan penjara:

" Penjara-penjara di Indonesia amat tidak manusiawi, kapasitasnya tak memadai dengan jumlah para napi" . #MataNajwa

Penjara di Indonesia penuh sesak, tak jarang dalam satu sel dihuni hingga 4 bahkan 5 kali kapasitas. Jangankan untuk beraktivitas, tidur pun terkadang mesti bergantian.

Dalam acara tersebut, tim Mata Najwa bersama Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Yasonna Laoly, mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Labuhan Deli dan Rutan Kelas I Medan, Sumatera Utara serta melakukan kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Liputan tersebut sangat menarik untuk dilihat karena selama ini Lapas/ Rutan sangat tertutup dari khalayak luar hampir tidak pernah diperlihatkan mengenai kehidupan di dalamnya.

Terkecuali adanya berita-berita bombastis yang menggambarkan kemewahan ruang sel para koruptor atau bandar narkoba seperti penemuan oleh BNN di LP Lubuk pakam napi bandar narkoba tony alias toge memiliki fasilitas mewah didalam kamar selnya serta mengoperasikan bisnisnya dari Lapas.

(Baca:Inilah Penyebab Dicopotnya Kalapas Lubuk Pakam)

Hal ini merupakan sinyal positif dari Pemasyarakatan bahwa mereka telah berubah menjadi lebih terbuka kepada masyarakat dan pada masa menteri hukum ham yasonna laoly ini ingin menunjukkan jika penjara buka harus disembunyikan namun terbuka agar masyarakat lebih tahu kondisi didalam penjara.

BAPANAS/Jakarta- Menanggapi kasus ditemukannya fasilitas mewah didalam kamar sel napi bos narkoba LP Lubuk pakam,menkumham Yasonna Laoly memerintahkan agar kalapas Deli Serdang Setia Budi Irianto bukan hanya dipecat dari jabatannya. Setia juga harus dipidana terkait adanya fasilitas mewah tempat bandar narkoba Tony alias Toge di Lapas Lubuk Pakam.

"Kemarin kasus Polowari saya katakan pecat dan untuk Deli Serdang tidak perlu menunggu lama termasuk Karutan Bengkulu dan KRP, Kalapas Deli Serdang dan KPLP-nya pecat.

Dan khusus Deli Serdang, saya minta Dirnarkoba memeriksa kalapas!" kata Yasonna dalam memberikan kuliah singkat kepada taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM), lembaga pendidikan tinggi di bawah Kemenkum HAM.

Acara digelar di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016).

Yasonna menyebut, tidak mungkin ada fasilitas mewah bagi bandar narkoba yang menghuni LP bila tidak ada keterkaitan dengan kalapas. Karena itu Yasonna meminta Kalapas Deli Serdang diperiksa.

"Seluruh jajaran saya bilang tahan, tidak mungkin ada fasilitas mewah kalau tidak ada apa-apanya. Saya minta periksa, tahan! Saya tidak main-main lagi! Stop siapa saja whoever," tutur politisi PDIP ini dengan nada tinggi.

Tindakan Kalapas Deli Serdang, lanjut Yasonna, telah membuat pihak Kemenkum HAM malu. Tidak ada toleransi atas perbuatan kalapas tersebut.

"Kalau saudara menodai pekerjaan kita dan buat jajaran ini malu dan sangat malu, saya tidak akan toleran. Tidak cukup pecat! Saya minta diperiksa. Tidak cukup dipecat, tanggung jawab pidana ada," ucap Yasonna yang mengenakan batik hitam sebagai tanda berkabung atas tindakan kalapas tersebut.

Kalapas Lubuk Pakam Setia Budi Irianto sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus ini. Fasilitas wah untuk Tony di Lapas Lubuk Pakam dibongkar oleh BNN. Selama dipenjara, Tony tetap bisa mengendalikan bisnis narkoba. Selnya dilengkapi alat karaoke, CCTV dan AC serta spring bed.(PAS/Detikcom)

BAPÀNAS/Jakarta- Pasca dicopotnya kepala lapas lubuk pakam yang dinilai telah memberi kebebasan memiliki fasilitas mewah pada napi bos narkoba Tony,Menkum HAM Yasonna Laoly meminta segenap jajarannya bertaubat agar tidak 'bermain' dengan jaringan narkoba di bui seperti kasus di LP Lubuk Pakam, Deli Serdang. Ia meminta ada program pembinaan bagi alumni taruna pemasyarakatan dan imigrasi.

"Saya dengar kemarin, ini Deli Serdang (Kalapas Lubuk Pakam) sudah mau pensiun. Jadi dikumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Nah akibatnya masuk penjara," ujar Yasonna.

Hal ini disampaikan Yasonna saat memberikan kuliah singkat untuk peserta diklat Taruna AKIP dan AIM dengan tema Penegakan Hukum Melawan Narkoba di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (13/4/2016).

Yasonna bertekad mengikuti terus perkembangan kasus yang mencoreng wajah kementeriannya. "Saya akan ikutin terus kasus. Buat kalian yang lain coba taubat. Cukup, no more again," imbaunya.

Buntut dari kemarahannya, Yasona meminta pola pembinaan kepada alumni taruna Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan imigrasi untuk diasramakan lagi.

"Program pembinaan SDM untuk alumni yang sudah 5 tahun dengan perut gedut-gendut itu yang sudah jadi kepala seksi hingga eselon 5 karena hidup enak akan dimasukkan kandang kita genjot kembali. Kasih program bangun pagi, mulai lari pagi, kita doktrin kembali supaya kempes perut-perut itu, ini sudah terlalu manja jadi lupa diri," paparnya.

Yasona mengingatkan  lulusan taruna pemasyarakatan untuk menjaga idealisme diri. "Jangan sekali-kali melupakan di masa pendidikan. Jangan kalian begitu dikasih jabatan lalu jadi lupa diri. Masih ada persoalan.

Kalian itu ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya ingin kalian punya komitmen bersama. Jangan kalian buat tempat kerja kalian Kemenkum HAM itu adalah tempat bandar-bandar narkoba bermain," pungkasnya.(PAS/Detikcom)

BAPANAS-Bukan di penjara indonesia saja yang bebasnya peredaran barang terlarang mulai senjata tajam,barang elektronik sampai dengan narkoba, Namun sedikitnya 8 ribu liter minuman keras yang diproduksi di berbagai penjara di New South Wales (NSW) Australia, disita petugas dalam upaya memerangi penyelundupan.

Data yang di pihak oposisi NSW melalui UU kebebasan Informasi menunjukkan para napi telah memproduksi minuman beralkohol tersebut sepanjang tahun 2015.

Selain miras, petugas berhasil pula menyita 86 senjata, 85 telepon genggam, marijuana, serta sabu-sabu.

Juru bicara oposisi NSW urusan lembaga pemasyarakatan Guy Zangari mengatakan besarnya jumlah barang selundupan tersebut menunjukkan rusaknya sistem pemasyarakatan di negara bagian yang beribukota Sydney.

"Sesaknya jumlah napi merupakan isu terbesar, dan hal itu membuat petugas tidak bisa menjalankan tugasnya secara memadai," katanya.

Ilustrasi

Zangary mengatakan produksi miras yang dilakukan para napi tanpa terdeteksi oleh petugas menggambatkan seriusnya kondisi lembaga pemasyaratan setempat.

"Ini jumlah yang pasti dari miras itu, 8.6045 liter seluruhnya," katanya.

Namun Menteri Urusan Lembaga Pemasyarakatan NSW David Elliott mengaku puas dengan penyitaan ini dan bersikukuh bahwa pemerintah memenangkan "perang melawan penyelundupan".

"Jangan lupa jumlah penyelundupan di dalam penjara NSW telah mengalami penurunan," ujarnya seraya menambahkan bahwa produksi miras merupakan persoalan klasik di dalam penjara NSW.

Data terkait juga menunjukkan bahwa sejumlah pengunjung LP tertangkap mencoba melakukan penyelundupan ke dalam penjara sepanjang tahun 2015.

Barang-barang yang coba diselundupkan ke dalam di antaranya 1.000 jarum suntik, 30 liter miras, 40 senjata serta 11 peluru senjata api.(PAS/Detikcom)

Jakarta - Bukan lagi rahasia umum, lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak steril dari narkoba dan benda terlarang lainnya, seperti telepon genggam. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pun mengakui itu.

Menteri Yasonna, saat menggeledah 424 lapas bersama BNN, mendapati kenyataan cuma 101 lapas bersih narkoba dan telepon genggam. Umumnya narkoba yang beredar di lapas jenis sabu.

BAPANAS- Penjara Al-Hair adalah penjara termewah yang menampung para tahanan teroris, kamar-kamar di tempat ini dilengkapi tempat tidur mewah, televisi layar lebar, dinding dilampiri wallpaper indah serta para penghuninya mendapatkan makanan enak tiga kali sehari.

Namun, tempat ini bukan sebuah hotel bintang lima sebab meski mewah, kamar-kamar ini hanya memiliki sedikit jendela dan di luar berdiri tembok tinggi dan menara-menara pengawas.

Tempat ini dinamai "Rumah Keluarga", tetapi sejatinya adalah penjara dengan keamanan maksimum untuk menampung para terpidana kasus-kasus terorisme di Arab Saudi.

Tempat ini dirancang untuk memberi kehidupan normal dan terjamin bagi para terpidana teroris yang berkelakuan baik. Di tempat ini, mereka juga bisa berhubungan dengan istri dan anak-anak mereka atau berencana untuk mencari istri.

Cara menangani para terpidana teroris yang sangat "manusiawi" ini merupakan cara Arab Saudi melakukan pendekatan kepada para terpidana ini, yang tak bisa dipahami dengan baik oleh dunia Barat.

Pemerintah Saudi menilai, mereka yang melakukan aksi teror di luar negeri dan bukan di dalam negeri dianggap sebagai anak yang hilang.

Karena itu, mereka harus ditangani dengan benar, dengan cara memperbaiki cara berpikir mereka sehingga bisa kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Filosofi itu baru dipahami setelah sejumlah wartawan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi LP Al-Ha'ir, satu dari lima lapas di Saudi yang seluruhnya menahan setidaknya 5.000 orang terpidana kasus terorisme.

"Di sini kami memiliki semua jenis terpidana kasus terorisme di kerajaan ini," kata asisten direktur lapas yang mengaku hanya bernama Abu Nawaf.

"Penjara bukan sekadar tempat untuk menghukum seseorang lalu melepaskannya. Itu hal yang berbahaya bagi dia dan bagi masyarakat," kata Abu Nawaf.

"Jika dia keluar dari tempat ini sebagai orang baik bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakatnya, itu jauh lebih baik," tambah dia.

Abu Nawaf mengatakan, semua narapidana di penjara itu mendapatkan tunjangan, misalnya uang saku sebesar 400 dollar AS dan kemungkinan "cuti" untuk kepentingan keluarga.

"Seorang narapidana yang harus datang ke pernikahan ke kerabatnya mendapatkan uang 2.666 dollar AS (atau Rp 35 juta) sehingga dia bisa membeli hadiah untuk mempelai," tambah Abu Nawaf.

Sementara itu, pihak lapas menyediakan sejumlah ruangan besar dengan sofa dan meja untuk keperluan kunjungan keluarga.

Narapidana yang dianggap tidak berbahaya boleh mendapat kunjungan dari istrinya di sebuah ruangan khusus dengan dinding dan tempat tidur berwarna merah muda yang dilengkapi minibar (tanpa minuman keras) dan kamar mandi.

Setiap narapidana boleh dikunjungi istri mereka sebulan satu kali. Jika terpidana itu memiliki banyak istri, mereka bisa bergantian menjenguk sang suami.

"Mereka yang punya empat istri, bisa mendapat kunjungan lebih sering, satu istri setiap satu pekan sekali," kata Abu Nawaf.

Bahkan, para terpidana mati juga boleh mendapatkan kunjungan dari istri mereka. "Ini bukan sekadar hak mereka. Ini juga hak sang istri," lanjut Abu Nawaf.

Penyakit ideologi

Tak jauh dari penjara itu terdapat Pusat Konsultasi dan Terapi Pangeran Mohammed bin Nayef. Di tempat ini sejumlah psikolog dan ulama bekerja untuk melakukan deradikalisasi terhadap para narapidana.

Para narapidana baru dibantu seorang psikolog untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang membuat mereka tersesat, misalnya minuman keras, narkoba, masalah keluarga, atau kumpulan teman yang salah.

Demikian dijelaskan salah seorang psikolog di tempat itu, Nasser al-Ajmi. Langkah selanjutnya adalah mempertemukan narapidana itu dengan seorang ulama.

Salah seorang ulama yang bekerja di tempat itu, Khalid al-Abdan, mengatakan, dia biasanya mencoba meluruskan pemahaman jihad para tahanan itu.

Khalid mengatakan, perang di Suriah dan Irak tak memenuhi syarat untuk dikatakan jihad karena perang di kedua negara itu terkait sektarianisme dan politik, bukan masalah agama.

Khalid juga menjelaskan kepada para narapidana bahwa mereka harus mematuhi pemerintah dan tidak mendeklarasikan jihad pribadi.

Di salah satu sudut tempat ini terpampang sebuah plakat di dinding yang berisi daftar sesi-sesi konsultasi dan para narapidana yang menerima konsultasi.

Namun, plakat itu tak menyebut nama Yousef al-Sulaiman, pemuda Saudi yang dibebaskan dari tempat ini dua tahun lalu.

Pada Agustus tahun lalu, Yousef meledakkan diri di dalam sebuah masjid yang dipenuhi aparat keamanan Saudi. Akibat aksi ini sedikitnya 15 orang tewas.

Beberapa nama lain yang sudah "lulus" dari tempat ini juga diketahui kembali terlibat dengan kelompok militan, termasuk pelaku pengeboman masjid Syiah di Saudi tahun lalu.

"Di sini kami mengobati penyakit ideologi. Sama halnya saat anak-anak sakit, setelah diobati mereka sembuh, tetapi penyakit masih bisa datang," kata Ajmi saat ditanya soal kegagalan ini.

Di ujung koridor yang berisi deretan sel, terdapat sebuah halaman dengan rumput sintetis. Di tempat ini para narapidana bisa nongkrong, merokok, dan menghirup udara segar.

Selain itu, tersedia juga semacam pasar kecil yang menjual minuman dan makanan ringan, ruangan tempat napi bisa menelepon sambil diawasi, dan sebuah perpustakaan kecil.

Korban Amerika

Salah seorang narapidana, Abdullah Mohammed (29), mengatakan, dia sedang belajar hukum syariah di sebuah universitas negeri di Riyadh pada 2014.

Namun, berbagai tayangan kekerasan yang terjadi di Suriah membuatnya memilih untuk pergi ke negeri itu dan bergabung dengan Front al-Nusra yang terafiliasi dengan Al-Qaeda.

"Saya melihat banyak orang kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi. Saya ingin membantu mereka," kata Abdullah.

"Lalu, pergi ke Suriah dan menyaksikan kekacauan, orang-orang saling bunuh dan kami tidak tahu siapa kawan siapa lawan," tambah Abdullah.

Kondisi itu memaksa Abdullah kabur ke Turki. Kedutaan Besar Saudi di negeri itu membantunya pulang kampung.

Saat itu, Pemerintah Saudi memberikan pengampunan bagi warganya yang ikut berperang di Suriah sehingga Abdullah tak langsung masuk penjara.

Namun, setelah itu, Abdullah terlibat dalam bisnis ilegal lainnya yang membuatnya harus mendekam di balik terali besi.

"Saya menghubungi beberapa orang," ujar Abdullah tanpa memberi rincian

Abdullah mengatakan, kesulitannya saat ini bukan karena keputusannya yang salah atau pola pikir yang keliru.

Dia menganggap pemerintah dan media massa Amerika Serikat yang membuat hidupnya penuh kesulitan. "Saya adalah korban dari pemerintah dan media Amerika Serikat".(PAS/Kom)

BAPANAS- Masih ingat dengan kecelakaan Xenia maut di Tugu Tani? Mobil itu dikendarai oleh Afriyani Susanti dan menewaskan 9 orang yang ditabraknya.

BPN menemukan mobil maut itu di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2016). Mobil itu terparkir tak terurus di gudang terbuka seluas 3.200 meter.

Pantauan BPN di lokasi, mobil Xenia hitam itu kapnya rusak. Kaca depan sudah bolong dan tampak roda mobil di kursi penumpang depan.

Salah satu pengelola Rupbasan, Nopriyanto, mengisahkan mobil itu tak pernah sekali pun dijenguk pemiliknya. Bahkan dia tidak tahu mobil itu akan diambil oleh sang pemilik atau tidak. Keluhan yang sama dia alami untuk mobil-mobil lain yang teronggok di gudang terbuka Rupbasan.

“Kami sering bingung karena yang menangani kasus sudah pindah. Misal kalau jaksa meninggal atau pindah tugas kami tidak diberi tahu sampai di mana proses hukum yang bersangkutan.

Mobil Maut Afriyani

Sehingga seringkali mobil hanya ditinggal begitu saja,” kata pria yang sudah enam tahun bekerja di Rupbasan ini.
Nopri kemudian bercerita mobil-mobil itu merupakan titipan dari kejaksaan, kepolisian dan KPK. Hanya KPK yang kerap mengecek kondisi barang sitaan.

“Sekarang dominan (kendaraan) dari KPK. KPK datang-datang langsung buat lelang nggak ada tembusan kasus sudah incracht atau belum,” jelasnya.

Nopri mengisahkan dari ketiga lembaga tersebut seringkali hanya menitipkan barang sitaannya tanpa menjelaskan status hukum barang tersebut . Kadangkala pihaknya kesulitan untuk meminta biaya pemeliharaan.

“Kita kan tugasnya memelihara barang titipan. Kadang lelang sudah laku kita nggak dapat sharingnya. Padahal kadang ada aki yang usang dan butuh bensin. Pemilik juga tidak ada yang datang,” jelasnya.

Afriyani saat ini dihukum 19 tahun penjara. 15 tahun untuk kasus kecelakaan dan 4 tahun untuk kasus narkoba.(PAS/BP)

BAPANAS/Jakarta- Dirjen Pemasyarakatan I Wayan K. Dusak dan Dirjen Perundang-Perundangan Widodo Eka Tjahjana mengunjungi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) di Cipinang, Jakarta Timur. Keduanya mengaku prihatin dengan kondisi yang tidak terawat.

“Ada kerugian negara di dalamnya. Ada juga sisi keuangan negara yang harus membiayai barang-barang rongsokan itu. Ada juga yang bernilai ekonomi tapi tidak bisa dimanfaatkan,”ujar Widodo di lokasi Rupbasan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2016).

Ada ratusan kendaraan di gudang terbuka Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara) di Cipinang, Jakarta Timur. Mulai dari kendaraan roda empat hingga kendaraan seperti truk molen.

“Di sini ada 110 mobil, roda dua 35 unit, ada bahan bakar, avtur,” ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan, Gintri Nurpitraharini, di tempat yang sama.
Pantauan di lokasi, kendaraan itu terparkir di lahan seluas 3.200 meter. Gudang itu tak beratap dan dibiarkan terbuka.

Ada belasan truk molen dan enam unit mobil pemadam kebakaran yang terparkir di lahan itu. Menurut Gintri, truk molen itu barang sitaan dari kasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Sedangkan mobil pemadam kebakaran adalah barang rampasan kasus mantan Menteri Dalam Negeri Hary Sabarno.

“Ada 15 molen dan Nissan B 2899 DH milik Wawan. Kalau mobil kebakaran itu tahun 2007, dia korupsi pengadaan barang,” jelas Gintri.

Selain mobil berukuran besar itu, ada juga mobil Travela milik Akil Mochtar dan Camry B 1840 milik Fatonah. Tak semua kendaraan masih berfungsi baik. Ada juga Mobil yang bahkan bannya sudah tertanam di tanah. (PAS/BP)

BAPANAS/Jakarta- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan memberikan intensif dan bahkan promosi jabatan kepada petugas Pemasyaratakan yang berhasil menangkap jaringan narkoba di Lapas/Rutan. Hal tersebut disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Senin (11/4/2016).

“Saya perintahkan untuk memberikan intensif dan tentunya nanti promosi,” ungkap lulusan North Carolina University.
Hal tersebut sebagai usulan intensi reward bagi petugas yang berhasil membongkar jaringan narkoba di Lapas/Rutan.

Sebaliknya sebagai punishment, Menkumham mengancam akan pecat jajarannya jika terlibat dalam peredaran barang haram tersebut.

Bahkan menurutnya tidak cukup dipecat, tak tanggung-tanggung jika terindikasi terlibat pidana dia meminta menjebloskan oknum tersebut ke bui.

“Saya minta harus melalui proses pidana karena tidak cukup hukuman administratif,” ujar pria kelahiran Tapanuli Tengah.
Selain itu peraih penghargaan Sigma Iota International Honor Society 1993 tersebut menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan petugas Pemasyarakatan di Lapas maksimum security dan Lapas tertentu.

Disamping itu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat rapat dengan Komisi III DPR RI menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan petugas Pemasyarakatan di Lapas maksimum sekuriti dan Lapas tertentu.

Dia merencanakan kenaikan kesejahteraan dengan pemberian intensif tersebut berdasarkan pertimbangan guna mencegah tindakan penyalagunaan wewenang oleh petugas Pemasyarakatan.

“Harus ada intensif bagi petugas-petugas yang ada disana untuk mencegah hal hal yang tidak menggoda mereka,” ujar Mantan Komisi III DPR RI.

Yasonna menjelaskan upaya yang untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut yaitu dengan mengubah Peraturan Menkumham tentang Tunjangan Kinerja dengan perubahan kelas jabatan.

“Upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut sedang saya lakukan,” ujarnya.

Kenaikan kesejahteraan petugas menjadi rencana jangka panjang Menkumham selain membangun Lapas Maksimum Sekuriti dan penggunaan teknologi informasi di Lapas/Rutan. (PAS/BP)

BAPANAS/Jakarta- Kembali Menkumham Yasonna Laoly mengeluhkan jumlah napi saat ini yang berada dilapas/rutan indonesia tidak sebanding dengan LP/Rutan hunian.

Menurut Yasonna dalam kurun setengah tahun jumlah napi meningkat tajam yakni sebanyak 23 ribu.

“(Padahal) Kapasitasnya hanya 2.744 orang. Itu pun rehab,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat Rapat Kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Hingga Oktober 2015, jumlah napi di seluruh lapas dan rutan di Indonesia mencapai 160.722 orang. Jumlah itu meningkat menjadi 180 ribu lebih napi pada April 2016.

Yasonna mencontohkan di lapas Medan, Sumatera Utara. Lapas itu overkapasitas hingga 350 persen. “Di Medan 3.500 lebih napi untuk kapastitas 1.000 orang. Petugas 17 orang,” ujarnya.

Biaya makan yang dikeluarkan negara bagi para narapidana mencapai Rp2,4 triliun dalam setahun. “Uang makan Rp15.500 ribu orang per-hari. Penambahan, kita perlu Rp2,4 triliun,” tukasnya.

5 April lalu, Yasonna sempat mengeluhkan soal kelebihan kapasitas lapas yang mencapai lebih dari 50 persen. Data menunjukan rata-rata kenaikan tahun 2015, 1.112 orang. Tahun 2016 rata-rata kenaikan sudah 1.805 per hari.

Yasonna menyebut jumlah sebanyak itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Namun, di kota besar ternyata peningkatan jumlah penghuni lapas cukup fantastis.

“Di Medan, di Cipinang (kenaikannya) bahkan sampai 300-400 persen. Menyedihkan,” ujar dia.

Yasonna kemudian meminta penambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan Lapas baru. Usulan tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP).

Penambahan anggaran dimaksudkan Yasonna agar kualitas Lapas di Indonesia tidak kalah dengan Amerika Serikat, seperti lapas di Nusakambangan.

Ketua Badan Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP), Hasanuddin Massaile mengatakan kelebihan penghuni lapas menyebabkan terjadi proses dehumanisasi di dalam lapas. (PAS/metro tv)

BAPANAS- Sungguh mengejutkan dan mencoreng wajah Kemenkumham dan Ditjen PAS,mengapa tidak, Meski hidup di balik jeruji besi, Tony alias Toge si bandar narkoba mendapat fasilitas mewah di LP Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumut.

Kamarnya ber-AC dan dilengkapi fasilitas karaoke. Intip penampakannya.

Kamar yang dihuni oleh tony memiliki ruangan untuk karaoke. Pada dinding yang diberi wallpaper menempel seperangkat sound system.

Terdapat pula sebuah pengharum ruangan di dinding sel. Selain itu, kamarnya dilengkapi dengan fasilitas televisi, lengkap dengan CCTV serta brankas yang berisi sejumlah uang tunai.

Napi Tony (baju kuning) dan suasana kamar tony dilengkapi Ac dan Karaoke

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menuturkan fasilitas 'wah' ini terungkap ketika anggota BNN mengembangkan penangkapan seorang tersangka yang kemudian merujuk ke seorang napi di LP Lubuk Pakam.

"Awalnya kami menangkap pengedar jaringan narkoba Malaysia, Aceh, Sumut dan Jakarta. Kemudian dikembangkan dan dia menyebut nama Tony alias Toge yang menghuni LP Lubuk Pakam," jelas Arman Senin (11/4/2016).

Dari pengedar tersebut, petugas menyita puluhan kilogram sabu, puluhan ribu ekstasi dan ribuan butir pil happy five (H5).

Berdasarkan pengakuan si pengedar itu, petugas kemudian berkoordinasi dengan pihak LP Lubuk Pakam untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Maret 2016. Petugas BNN dan BNNP Sumut juga menggeledah kamar sel yang dihuni Tony di LP tersebut.(PAS/Detikcom)

BAPANAS/Sumut-Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapati sebuah kamar khusus yang dihuni oleh bandar narkotika di LP Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tony alias Toge, napi tersebut mendapatkan sejumlah fasilitas eksklusif di kamarnya.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menjelaskan temuan tersebut terungkap saat anggota BNN mengembangkan penangkapan seorang tersangka yang kemudian merujuk ke seorang napi di LP Lubuk Pakam.

"Awalnya kami menangkap pengedar jaringan narkoba Malaysia, Aceh, Sumut dan Jakarta. Kemudian dikembangkan dan dia menyebut nama Tony alias Toge yang menghuni LP Lubuk Pakam," jelas Arman kepada detikcom, Senin (11/4/2016).

Dari pengedar tersebut, petugas menyita puluhan kilogram sabu, puluhan ribu ekstasi dan ribuan butir pil happy five (H5).

Fasilitas mewah didalam kamar napi Tony

Berdasarkan pengakuan si pengedar itu, petugas kemudian berkoordinasi dengan pihak LP Lubuk Pakam untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Maret 2016. Petugas BNN dan BNNP Sumut juga menggeledah kamar sel yang dihuni Tony di LP tersebut.

Hasilnya begitu mencengangkan. Sebab, tidak seperti napi lainnya, Tony mendapatkan fasilitas khusus.

"Di kamarnya ada fasilitas salah satunya ruang karaoke," imbuhnya.

Petugas BNN masih mengembangkan kasus ini. Tony tidak hanya diganjar dengan UU Narkotika No 35 Tahun 2009 tetapi juga akan dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini dikenal sakti untuk memiskinkan.(PAS/Detikcom)

BAPANAS/Sumut- Kalapas Lubukpakam, Setiabudi Irianto akhirnya dicopot dari jabatannya setelah disinyalir memberikan fasilitas mewah kepada narapidana,Selasa (12/4/2016).

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Ayub Suratman mengatakan posisi Setiabudi telah diganti Haposan Silalahi sebagai pelaksana harian.

"Kita langsung lakukan pemeriksaan. Dia (Setiabudi) kita ganti," kata Ayub.

Ditegaskannya, pemberian fasilitas mewah kepada narapidana tidak dibenarkan. Terlebih napi yang dijadikan anak emas merupakan terpidana narkotika.

"Kita sudah komitmen perang terhadap narkoba. Ke depannya razia di LP akan ditingkatkan," tandasnya.

Pencopotan ini berkaitan dengan ditemukannya sel mewah di LP Lubukpakam yang dihuni Toni.

Toni merupakan terpidana sembilan tahun penjara kasus narkotika yang baru menjalani hukuman lima tahun.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso sehari sebelumnya bahkan mengatakan Toni bebas mengonsumsi narkoba di dalam sel. Saat ini Toni dan empat anak buahnya sudah diamankan BNN.(PAS/serambi)

BAPANAS/Meulaboh- Seorang Napi LP Kelas IIB Meulaboh Nasrullah (40) dijadwalkan akan bebas pada febuari 2016 namun napi tersebut tidak dapat dibebaskan sebelum memberikan uang sejumlah 1 juta kepada oknum pegawai di lapas tersebut.

Hal ini disampaikan lansung oleh puhak keluarga,menurut Nasrullah seharusnya sudah bebas pada Februari 2016. Namun karena dengan dalih tidak menyetor uang pengurusan surat bebas Rp 1 juta, hingga kini pria asal Pidie ini masih mendekam di sel tahanan.

“Seharusnya (dia) sudah dibebaskan dari LP pada Februari 2016 lalu dengan bebas bersyarat. Tapi tidak diproses karena sempat diminta uang hingga Rp 1 juta oleh oknum dari LP tersebut.

Namun yang kami persoalkan lagi adalah jatahnya kini bebas langsung, tetapi juga diperlambat,” ujar T Muktaruddin Nafis, anggota keluarga Nasrullah kepada Serambi, Sabtu (9/4/2016).

Menurut Muktaruddin yang berprofesi sebagai wartawan media mingguan di Banda Aceh, karena tidak diproses saat itu, jatah bebas bersyarat untuk Nasrullah gagal dan terpaksa menunggu hingga bebas langsung pada April 2016.

Namun, kata dia, pihak keluarga juga mendapat laporan upaya bebas langsung pada April 2016 juga terkesan diperlambat karena surat pembebasan hingga kini belum diproses.

Mukharuddin menyebutkan, pihaknya sudah menyampaikan persoalan itu kepada Kepala LP Meulaboh Jumadi dan pejabat Kanwil Kemenkumham di Banda Aceh Meurah Budiman agarnapi Nasrullah yang seharusnya sudah bebas setelah menjalani hukum di LP Meulaboh tidak diperlambat.

Ia menduga kasus serupa juga dialami oleh napi lain. Karenanya ia meminta pihak terkait di Kanwil Kemenkumham Aceh menyelidikinya sehingga hak sebagai napi tidak dipermainkan oknum LP.

Ilustrasi

“Kalau napi yang kaya tidak ada persoalan mungkin. Tapi tindakan main uang untuk mengurus (surat bebas) tidak dibenarkan dalam aturan,” kata Muktaruddin.

Kepala LP Kelas II B Meulaboh Jumadi kepada Serambi kemarin mengatakan sudah mendapat laporan dari pihak Kanwil Banda Aceh terhadap kasus tersebut.

Namun pihaknya membantah sengaja memperlambat pembebasan napi Nasrullah, termasuk tuduhan pihak LP meminta uang.

Menurutnya terkait permintaan bebas bersyarat waktu itu bukan tidak diproses, tetapi ketika diminta surat mengurus pernyataan dari keluarga dan aparat desa tidak dipenuhi oleh pihak keluarga sehingga tidak bisa diproses.

“Saya sudah tanyakan ke pegawai tidak ada yang meminta uang seperti dituduhkan. Silakan disebutkan siapa dan tentu akan kita ambil tidakan untuk pembenahan,” kata Jumadi.

Ia menyebutkan pihak LP juga tidak pernah mempermainkan surat bebas langsung napi Nasrullah. Menurutnya pada Minggu (10/4), napi Nasrullah sudah dikeluarkan dari LP setelah pihaknya menerima surat bebas.

Seharusnya surat itu diterima pada Jumat tetapi sempat tercecer di angkutan sehingga baru diterima Sabtu (9/4) malam. “Saya juga sering sampaikan kepada napi di LP kita bahwa segala kepengurusan di LP tidak pernah dipunggut biaya,” sebut Jumadi.(PAS/SI)