BAPANAS NEWS

JAKARTA,(BPN)- Pelaksana Tugas (Plt Dirjenpas) Ma’mun akhirnya angkat bicara terkait isu adanya jual beli jabatan di Ditjenpas Jakarta,bahkan ma’mum mengaku dirinya juga telah menjalani pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kemankumham.

Namun dirinya tidak mau berkomentar panjang lebar terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat kepadanya dan sejumlah pejabat di bagian kepegawaian ditjenpas.

Plt. Dirjenpas mempersilahkan tim inspektorat untuk lansung melakukan inveatigasi terkait dugaan adanya jual beli jabatan, dirinya meminta seluruh pihak agar bersabar dan memberi ruang tim inspektorat bekerja serta menunggu hasilnya.

“ Hari jumat 13 Oktober Tim Inspektorat sedang Investigasi di Ditjenpas jadi saya sebagai yg diperiksa kurang etis memberi komentar nanti dikira akan mempengaruhi pemeriksaan jadi biarlah Tim Inspektorat bekerja dan tunggu hasilnya “,ujar ma’mun pada redaksi,Rabu (18/10/2017).

Ma’mun mengatakan jika dirinya dan pejabat struktural di Ditjenpas juga sedang melakukan evaluasi secara internal terkait pengelolaan mutasi yang terkesan amburadul.

“ Saya dan teman Ditjenpas sedang evaluasi internal apa yang perlu dibenahi terkait pengelolaan mutasi ini “,ungkap ma’mun yang juga kepala Balitbang Kemenkumham.

Redaksi: T. Sayed Azhar

SEMARANG,(BPN) - Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Dicky Abednego, 31 Tahun, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang terbukti mengendalikan bisnis narkotika dari balik jeruji besi.

Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Ari Widodo dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa 17 Oktober 2017 lebih berat dari tuntutan jaksa selama 15 tahun penjara. "Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika," katanya.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa terbukti mengendalikan bisnis narkotika selama menjalani masa hukuman.

Bisnis haram terdakwa itu sendiri terungkap setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menangkap salah seorang kurir yang diperintah terdakwa untuk membawa sabu-sabu dengan berat sekitar setengah kilogram. 

Atas vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa Andi Dwi Oktavian langsung menyatakan banding. Menurut dia, putusan yang dijatuhkan hakim tersebut sangat berat.

"Hakim tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam menjatuhkan putusan. Tujuan dari pemidanaan ini bukanlah untuk balas dendam, namun memberi efek jera," katanya.(antara)

UNGARAN,(BPN)  - Suluh Prahasto (34), pengedar obat-obatan terlarang yang ditangkap anggota Unit Reskrim Polsek Ungaran, Minggu (14/10/2017) malam di sebuah kamar kos di Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang mengaku hanya sebagai kurir.

Barang bukti 15.588 butir obat terlarang yang tersimpan dalam sebuah koper, termasuk satu pucuk senjata airsoft gun adalah milik temannya bernama Ari.

"Kalau ada yang beli, saya disuruh antar ke orangnya. Dia tentukan tempatnya," kata Suluh saat gelar perkara di Mapolsek Ungaran, Selasa (17/10/2017) siang.

Sedangkan senjata airsoft gun model KM43ZDH "Jericho 941" yang ikut diamankan polisi, merupakan milik Ari. Senjata ini oleh istri Ari sengaja diserahkan ke dirinya semenjak suaminya mendekam di LP Kedungpane Semarang, setahun yang lalu.

Senjata itu saya hanya dititipi karena istrinya gak berani menyimpan. Tidak pernah saya bawa karena kondisinya rusak," jelasnya.

Lalu siapakah Ari? Menurut pengakuan Suluh, Ari adalah rekan kerjanya di sebuah tempat pengisian air isi ulang sebelum dijebloskan di LP Kedungpane karena kasus narkona. Ia juga berasal dari kampung yang sama dengan Ari di Kelurahan Gabahan, Semarang Tengah.

"Kasusnya sabu, dia kena enam tahun. Setahu saya baru menjalani satu tahun," ucapnya.

Meski Ari mendekam di balik jeruji penjara, Suluh mengaku masih bisa berkomunikasi secara langsung dengannya melalui ponsel. Ari sendiri yang memberikan instruksi, kepada siapa dan dimana obat-obat ilegal ini harus dikirim.

"Tempatnya dia juga yang menentukan. Kadang di pom (SPBU), di Alfamart atau di Indomaret," ucapnya.

"Dibelinya kadang tunai, kadang hanya suruh antar barang saja. Pokoknya sesuai arahan saja," imbuhnya.

Untuk setiap pengiriman barang, Suluh mendapatkan upah yang bervariasi. Tergantung volume dan jenis obat yang dipesan. Untuk satu botol obat merk Hexymer 2 yang berisi 1.000 butir dijual seharga Rp 800.000. Dari obat tersebut ia mendapat fee sebesar Rp 70.000.

Selanjutnya, hasil penjualan obat tanpa izin edar dari Dinas Kesehatan itu dikirimkan ke rekening Ari.

"Semua pemesannya orang Semarang, saya tidak ada yang kenal. Di Ungaran tidak pernah, pindah kos sini saja baru tiga hari," ungkapnya.

Sebelumnya dikabarkan, jajaran Unit Reskrim Polsekta Ungaran menggerebek sebuah kamar kos yang digunakan sebagai "gudang" distribusi obat-obatan terlarang di kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Ungaran, Sabtu (14/10/2017) malam.

Polisi menangkap Suluh Prahasto (34) warga Kelurahan Gabahan, Semarang Tengah, berikut barang bukti sebanyak 15.588 butir tablet obat berbagai merk.(kompas)

BAPANAS- Darwin di Kawasan Teritori Utara (NT), Australia mencapai rekor tertinggi pada bulan April 2017 dengan total tahanan mencapai 1.047 orang atau mencakup 99,7 persen dari total kapasitas. Demikian data dari dokumen yang diperoleh ABC.

Meski demikian, Pemerintah Northern Territory tidak mengungkapkan fakta ini pada April lalu dan dokumen tersebut menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman menyarankan Jaksa Agung (NT) kalau pihaknya tidak ingin hal ini menarik perhatian media.

Pada dokumen yang menyatakan bahwa populasi penjara di Darwin berada pada rekor tertinggi, Departemen Kehakiman tidak menawarkan gagasan baru mengenai bagaimana cara menurunkan angka tersebut, alih-alih hanya menyalin ‘prosedur tindakan’ yang sama persis dari dokumen sebelumnya.

Gagasan ini mencakup penambahan 100 tempat tidur tambahan ke penjara utama NT di Holtze, di pinggiran kota Darwin, menempatkan tahanan keamanan yang lebih rendah ke dalam kamp kerja, dan memperbaiki pelatihan kejuruan dan pendidikan untuk narapidana dalam upaya menghentikan pelanggaran kembali.

Gagasan lain yang tercatat sebagai “rahasia/sensitif” adalah menggunakan 10 tempat tidur di Unit Perilaku Kompleks (CBU) – sebuah unit di penjara Holtze yang menampung tahanan yang dianggap tidak layak untuk mengakui dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka karena ketidakmampuan mental.

“Ini akan menjadi opsi pilihan terakhir sehingga tidak mempengaruhi integritas operasi CBU,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Departemen Kehakiman bisa lebih baik

Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, Northern Territory, Natasha Fyles, menilai tidak ada masalah terkait arus informasi antara Departemen Kehakiman dan kantornya. 

“Saya yakin jika kritik anda mengatakan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan lebih baik, tapi saya merasa nyaman saja dengan tingkat informasi yang diberikan kepada saya,” kata Natasha Fyles.

Ini hanya persoalan melihat sejumlah masalah dari perspektif yang lebih besar yang belum tentu merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Tujuan Pemerintah adalah untuk mengurangi jumlah orang yang dipenjarakan di Northern Territory.

“Diperlukan biaya sekitar 100.000 dolar AS (Rp 1 miliar) untuk menahan satu orang dewasa yang dipenjarakan di NT dan kami tahu bahwa pembayar pajak menginginkan komunitas yang aman, namun mereka juga ingin melihat uang itu diinvestasikan dalam hal-hal seperti sekolah dan pendidikan,” katanya.

Leeanne Caton, CEO dari Pusat Bantuan Hukum Aborigin Australia (CAALAS), menegaskan bahwa Departemen Kehakiman dapat berbuat lebih baik. “Menteri harus menuntut laporan dengan kualitas yang lebih tinggi, dan benar-benar melihatnya dengan cermat,” kata Leeanne Caton.

Dia mengkritik pemerintah NT karena berpuas diri dengan cara penanganan rekor jumlah tahanan ini, dimana sekitar 84 persen di antaranya mengaku sebagai orang Aborigin. “Pemerintah tampaknya bertindak dalam mode reaksi,” kata Leanne Caton.

“Tidak ada rehabilitasi yang didasarkan pada informasi trauma yang diberlakukan. Faktanya, hanya ada kemampuan yang terbatas sekali untuk merehabilitasi diri sendiri atau mendapatkan keterampilan yang memungkinkan Anda masuk kembali ke masyarakat,” katanya.

‘Kami punya solusi’

Cheryl Axelby dari Change the Record, sebuah koalisi kelompok hukum dan masyarakat suku Aborijin, mengatakan bahwa sementara pemerintah memiliki beberapa program rehabilitasi, sangat jelas kalau program-program itu tidak membuahkan hasil.

“Sampai itu diatasi, dan kita mulai benar-benar mencari alternatif penahanan, terutama untuk tipe kejahatan yang lebih ringan, maka kita tidak akan melihat perubahan,” kata Axelby.

Cheryl Axelby kecewa usulan yang diajukan kelompoknya untuk mengatasi tingginya populasi warga Aborijin di penjara tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan. ABC News

Pada bulan November 2015, koalisi Change the Record mengirimkan sebuah rencana.(Republika)

BENGKALIS,(BPN)- Lapas Bengkalis kembali kebobolan. Seorang napi perempuan dan pengunjung perempuan tertangkap basah sedang pesta sabu di dalam kamar tahanan.

Keduanya tertangkap tangan dalam operasi (OTT), atau kepergok diduga akan menggunakan narkoba jenis sabu di kamar tahanan, seorang narapidana (Napi) dan seorang pengunjung diamankan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis, Senin (16/10/17) sekitar pukul 15.30 WIB. 

Tersangka Yuni (24), merupakan Napi yang sudah menjalani masa hukuman lebih kurang dua tahun dari empat tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. 

Kemudian tersangka Suriani alias Rini (31), pengunjung diduga menyelundupkan sabu ke Lapas untuk diberikan kepada tersangka Yuni. 

Dari tangan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya dua paket diduga sabu, satu buah kaca fambo, dua buah mancis, dua buah pipet, satu buah kompor mancis, satu buah bungkus rokok. 

Dari hasil uji tes cepat terhadap urine kedua terduga ini, satu tersangka atas nama Yuni positif mengonsumsi narkoba sedangkan tersangka Suriani negatif. 

Kedua tersangka diamankan, berawal dari petugas klinik Lapas sedang melakukan pemeriksaan kamar kunjungan. Tanpa sengaja melihat kedua tersangka sedang berusaha mengonsumsi diduga narkoba. 

Setelah dilakukan penggeledahan secara menyeluruh barang haram itu ditemukan paket diduga sabu dalam bungkus rokok milik tersangka. 

Setelah diamankan, kedua tersangka dan berikut barang bukti kemudian dilimpahkan ke Polres Bengkalis untuk penyidikan lebih lanjut. 

Kapolres Bengkalis AKBP Abas Basuni melalui Paur Humas Ipda Zulkifli membenarkan dilimpahkannya dua tersangka yang salah satunya adanya Napi yang sedang menjalani proses hukuman ini.(riau terkini)

Harun Sulianto

MEDAN,(BPN) - Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (lapas dan rutan) di Sumatera Utara (Sumut) menjadi perhatian khusus Kementerian Hukum dan HAM lantaran penghuni lapasnya didominasi napi narkoba.

“Ada 10 daerah atau zona yang membutuhkan perhatian kita. Selain Sumut itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan lainnya. Daerah-daerah ini perlu perhatian kita karena jumlah penghuni lapas ataupun penghuni rutan narkobanya banyak,” ungkap Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Selasa (15/8/2017).

Kehadiran Harun di Medan terkait kegiatan pendampingan dan penguatan dalam pemberantasan pemberantasan handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar) kepada seluruh kepala lapas dan kepala rutan di jajaran Sumut.

Harun mengungkapkan, pihaknya sudah mengingatkan kepada Kalapas dan Karutan bahwa narkoba merupakan musuh bersama di Indonesia, oleh karenanya seluruh pihak harus mampu memerangi narkoba.

“Sumut ini termasuk daerah yang kami datangi karena napi narkobanya banyak. Makanya kita harapkan bagaimana pelayanan kemasyarakatan lapas menjadi aman, pembinaan preventif dan mengajak berbagai pihak untuk membantu pihak Kalapas,” terang Harun.

Saat disinggung masih adanya oknum petugas Lapas yang melakukan pungli kepada warga binaan, Harun langsung menampiknya. Menurut Harun sama sekali tidak ada pungutan di dalam Lapas, kalaupun ada pemberitaan pungli di Jawa Tengah itu hanyalah pemberitaan sepihak.

Di tempat sama, Kalapas kelas I A Tanjung Gusta Medan, Asep Syarifudin mengatakan, sebagai Kalapas pihaknya siap mendukung program yang sudah dicanangkan dari pusat. Bahkan pihaknya berkomitmen untuk memberantas Halinar.

Asep mengaku pihaknya siap menerima sanksi jika ada petugas yang terlibat. Bahkan, dirinya juga siap untuk diberikan sanksi.

“Seperti kata pak Direktur tadi, sanksinya berjenjang. Kalau ada petugas yang terlibat maka akan disanksi, kalau Kalapasnya yang terlibat tentunya kami juga bersedia untuk disanksi,” katanya.

(sindo)

Ilustrasi

BANDUNG,(BPN) - Dua oknum polisi di Karawang terancam dipecat karena terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Mereka adalah Aiptu Mukmilu Sa'adati dan Brig Pol Berthon Sahatmatua. Kedua polisi yang berdinas di Polsek Cilamaya itu ditangkap pada Sabtu (14/10/2017). 

Kapolsek Cilamaya, Kompol Dadang Gunawan, membenarkan informasi tersebut. 

"Betul anggota tersebut dalam penanganan satuan narkoba Polres Karawang. Keterangan lebih detail tolong ke Kasat Narkoba," ujar Dadang saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (15/10/2017). 

Penangkapan kedua oknum itu bermula saat ditangkapnya Mery, istri siri Brigpol Berthon. Mery ditangkap saat menghisap sabu bersama Mukmilu, rekan Berthon di kepolisian. Mery ditangkap di rumah Mukmilu di Kampung Ondang II RT03 RW 05, Desa Tegalwaru, Keecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada Kamis malam (12/10).

Mery lalu digelandang ke Mapolres Karawang untuk diperiksa dan dites urin. Hasilnya, perempuan itu positif menggunakan sabu. Kepada Satuan Narkoba Polres Karawang, Mery mengaku jika mendapatkan barang haram itu dari Mukmilu. 

Dua hari kemudian, polisi lalu menangkap Mukmilu di rumahnya pada Sabtu siang (14/10/2017). Di rumah itu, berdasarkan pengakuan Mukmilu, ia pernah menghisap sabu bersama Berthon pada Kamis malam (12/10/2017).

Mendapat informasi tersebut, polisi lalu menangkap Berthon di rumahnya di Perum PMI II blok BB IV No 6 RT13 RW05, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang pada Sabtu malam (12/10/2017).

Dalam interogasi di Mapolres Karawang, Mukmilu mengaku telah menyediakan sabu untuk dihisap Mery dan Berthon. Kepada Satuan Narkoba Polres Karawang, Mukmilu juga mengaku jika mendapat sabu dari Arel, seorang tahanan Lapas Cirebon. 

Kepada petugas, Mukmilu mengaku mengontak Arel menggunakan telepon. Ia lantas mentransfer sejumlah uang kepada Arel untuk membeli sabu. Barang haram tersebut lalu diantarkan oleh seorang kurir ke tempat yang ditentukan oleh Arel. 

Sementara itu, Kapolres Karawang, AKBP Ade Ary Syam Indradi tidak membenarkan atau menyanggah informasi tersebut saat dikonfirmasi detikcom. "Kalau yang itu jangan dulu. Nanti saja," kata Ade usai ekspos kasus bentrok Ormas di Karawang, Senin (16/10/2017). (detiknews)

JAKARTA,(BPN) – Untuk pertama sekali Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai mengungkap kasus dan menangkap tersangka penyeludupan narkoba jenis sabu sebanyak 30 kg. 

Dari hasil pengembangan tersangka berhasil diamankan mengakui jika narkoba jenis sabu seberat 30 kg tersebut adalah milik Saiful salahsatu Narapidana (napi) di Lapas Klas I Medan.

“ Dari pengakuan tersangka yang telah kita amankan,pemiliknya bernama saiful yaknj salahsatu napi di lapas tanjung gusta medan “,ungkap Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto di kantornya, Senin (16/10/2017).

Untuk terus mengungkap sampai ke akarnya,pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak lapas medan untuk diterbangkan ke jakarta,namun pihaknya tidak berhasil disebabkan napi bos narkoba tersebut masih menjalani proses persidangan.

“ Kita sudah kordinasi dengan pihak lapas untuk membawanya ke jakarta namun karena yang bersangkutan masih dalam proses persidangan jadi kita harus tunggu sampai di vonis oleh pengadilan baru bisa kita jemput”,terangnya.

Kepada sejumlah wartawan yang hadir,Brigjen Pol Eko Daniayanto ini membeberkan nama-nama tersangka yang telah diringkus oleh pihaknya bersama bea cukai yakni Baharuddin sebagai nakhoda kapal yang terpaksa didor kakinya saat ingin membuang narkoba tersebut ke laut.

Efendi dan saleh selaku anak buah kapal (ABK) serta sayuti sebagai kurir barang haram tersebut. 

“ Mereka mengaku diberi upah 30 juta untuk mengantarkan sabu seberat 30 kg ke medan melalui jalur laut “,jelas eko.

Atas perbuatannya tersangka dijerat tersangka diancam Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau paling singkat 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.(Red)

PEKANBARU,(BPN) – Tiga hari ke depan ini akan menjadi hari yang paling krusial bagi para pelamar CPNS Kementerian Hukum dan HAM kualifikasi pendidikan S1 sebab mulai hari ini Senin (16/10) hingga Rabu 303 pelamar yang tersisa akan mengikuti tes wawancara yang merupakan tes terakhir yang menentukan bagi mereka apakah diterima sebagai CPNS atau tidak. 

Untuk tes wawancara ini Kementerian Hukum dan HAM menurunkan tim dari pusat. Tim yang datang ke Riau adalah Kepala Biro Umum Dr. Ferdinand Siagian, SH, MM, Drs. Ahmad Rifai, dan Kepala Pusat Litbang Hukum Balitbang Hukum dan HAM Risma Indriyani, SH, M.Hum. 

Tim dari pusat ini bersama-sama dengan tim dari Kanwil Riau mewawancarai para pelamar. Tim Kanwil Riau sendiri beranggotakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Dewa Putu Gede, Kepala Divisi Administrasi Erfan, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Lilik Sujandi.

Tes wawancara ini dilakukan dengan berbasis teknologi informasi (TI) setelah sebelumnya  tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang menggunakan metode CAT (computer assisted Test). Hal ini merupakan implementasi dari e-Government yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu. 

Untuk hari ini 103 pelamar akan mengikuti tes yang terdiri dari 2 sesi. Sesi I dimulai pukul 7.30 dan sesi II pukul 12.30.  Sebelum peserta mengikuti tes wawancara mereka harus melalui serangkaian pemeriksaan oleh panitia. 

Pelamar yang telah melewati pemeriksaan identitas kemudian dilakukan pemeriksaan tato dan tindik di badan oleh petugas. Pelamar yang dinyatakan bebas tato dan tindik mengisi daftar riwayat pekerjaan singkat kedalam komputer setelah itulah baru kemudian dapat mengikut tes wawancara. 

Nilai yang diperoleh oleh pelamar pada saat wawancara langsung diinput ke dalam komputer dan pelamar dapat melihat nilai hasil wawancara pada hari yang sama setelah semua pelamar selesai mengikuti wawancara. Sedangkan kelulusan akhir akan diumumkan di laman resmi CPNS Kemenkumham. (Red/Humas Kanwil Riau)