Latest Post

Aceh Agama Bapas Bebas Narkoba Bela Negara Bencana Alam Bengkulu Berita Berita Video BNN BNPT Bom Lhokseumawe CPNS Daerah Dirbina Latkerpro Dirjen Imigrasi Dirjen PAS Dirjenpas Dirkamtib Ditjen PAS Ditjenpas DPO DPR Editorial PAS Ekonomi Guantanamo Hak WBP HAM Hari PAS HDKD Hukum HUT PAS HUT RI HUT RiI Imigrasi Informasi International Investigasi Irwil Itjenpas Ka. KPLP Kadiv PAS Kadivmin Kadivpas Kakanwilkumham RI Kamar Biologis Kanwilkumham Kanwilkumham RI Kasubag humas Kejagung Kejari Keluhan Napi Kesehatan Kisah Sejarah Komisi III Koruptor Kotabaru KPK KPR KPU Kriminal Lampung Lapaa Bengkalis Lapas Lapas Abepura Lapas Ampana Lapas Amungtai Lapas Atambua Lapas Balikpapan Lapas Banceuy Lapas Bandung Lapas Bangko Lapas Banjarbaru Lapas Banjarmasin Lapas Banyuwangi Lapas Bayur Lapas Bayuwangi Lapas Bengkalis Lapas Binjai Lapas Bitung Lapas Blangpidie Lapas Blitar Lapas Bojonegoro Lapas Bondowoso Lapas Bukitsemut Lapas Ciangir Lapas Cipayung Lapas Cipinang Lapas Cirebon Lapas DIY Lapas Doyo lapas Garut Lapas Gobah Lapas Gunung Sindur Lapas Industri Lapas Jambi Lapas Jambula Lapas Karangasem Lapas Kediri Lapas Kedungpane Lapas Kelas I Medan Lapas Kendal Lapas Kendari Lapas Kerobokan Lapas Kerobokanm Napi Lapas Klas I Medan Lapas Kotabaru Lapas Kuala Simpang Lapas Kupang Lapas Kutacane Lapas Labuhan Ruku Lapas Lampung Lapas Langsa Lapas Lhokseumawe Lapas Lowokwaru Lapas Lubuk Pakam Lapas Lubuklinggau Lapas Lubukpakam Lapas Luwuk Lapas Madiun Lapas Makassar Lapas Malang Lapas Manna Lapas Manokwari Lapas Martapura Lapas Mataram Lapas Meulaboh Lapas Mojokerto Lapas narkoba Baleendah Lapas Narkotika Lapas Padang Lapas Palangkaraya Lapas Palembang Lapas Palopo Lapas Pamekasan Lapas Pancur Batu Lapas Pangkalan Bun Lapas Parepare Lapas Pariaman Lapas Pati Lapas Pekalongan Lapas Pekanbaru Lapas Permisan Lapas Permpuan Sigli Lapas Pohuwato Lapas Polewali Lapas Pontianak Lapas Porong Lapas Probolinggo Lapas Purwakarta Lapas Purwokerto Lapas Rajabasa Lapas Raya Simalungun Lapas Samarinda Lapas Sampit Lapas Sarolangun Lapas Sekayu Lapas Semarang Lapas Siantar Lapas Sidoarjo Lapas Silambue Lapas Singaraja Lapas Singkawang Lapas Sragen Lapas Sukabumi Lapas Sukamiskin Lapas Sumbawa Lapas Surabaya Lapas Takalar Lapas Tanggerang Lapas Tanjung pura Lapas Tanjung Raja Lapas Tanjungpinang Lapas Tarakan Lapas Tebo Lapas Tegal Lapas Ternate Lapas Tuban Lapas Wanita Lapas Yogya Lapas Yogyakarta Lebaran LP Banceuy LP Banda Aceh LPKA LPP Mataram Medan Menko Polhukam Menkopolhukam Menkumham Menkumham RI Menpan-RB Nabire Nap Napi Napi Teroris Narkotika Nasional Nusakambangan Nusantara Ombudsman Opini Over Kapasitas Padang Papua Pas PAS News Patroli Pendidikan Pengamat Peristiwa Pers Pilkada Polri Presiden PUN Pungli Ramadhan Remisi Revisi PP 99 Riau Rupbasan Rutan Rutan Batam Rutan Baturaja Rutan Bener Meriah Rutan Bireuen Rutan Bireun Rutan Blangkejeren Rutan Calang Rutan Cilodong Rutan Cipinang Rutan Depok Rutan Dolok Sanggul Rutan Gianyar Rutan Idi Rutan Jantho Rutan Jepara Rutan Kajhu Rutan Klas I Medan Rutan KPK Rutan Kupang Rutan Lhoksukon Rutan Lubuk Sikaping Rutan Marabahan Rutan Muara Dua Rutan Salemba Rutan Sialang Rutan Sidrap Rutan Sigli Rutan Sinabang Rutan Singkil Rutan Solo Rutan Soppeng Rutan Surakarta Rutan Takengon Rutan Tanjung Rutan tanjung Gusta Rutan Tanjung pura Rutan Tapaktuan Sekjen PAS Sekjenpas Sesditjen Sesditjen PAS Sipir Sosok Staf Ahli Menteri Staf Khusus Menkumham T. Saladin Tahanan Tahanan Kabur Teknologi Terpidana Mati Wapres


JAKARTA,(BPN)- Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta melakukan pemusnahan barang sitaan hasil operasi di seluruh lapas dan rutan yang ada di Ibu Kota. Kegiatan itu menjadi rangkaian dari refleksi akhir tahun 2017.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardino menyampaikan, operasi rutin dan sidak itu terhitung periode Januari hingga Desember 2017.

Tim antarkantor wilayah secara insidentil melakukan operasi. Ada 24 kali kegiatan," tutur Bambang di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (14/12/2017).

Menurut Bambang, data barang sitaan di antaranya 284 unit ponsel, 231 charger, 153 headset, 57 pisau buatan, 27 rice cooker, dan 9 dispenser.

"Ini masalah kita yang tidak bisa menanggulangi sendiri. Semua yang terkait dengan penyelundupan narkoba dan handphone sudah kita tindak tegas," jelas dia.

Dalam menanggulangi itu semua, Agustus 2017 tiap lapas dan rutan di Jakarta dibekali sejumlah alat deteksi yang canggih. Dengan begitu, penyelundupan berbagai barang yang dilarang masuk ke lapas dan rutan dapat ditekan.

"Yang terbaru ada body scanner. Semua pemasyarakatan terutama yang di DKI sudah ada. Nah kenapa dilihat masih ada, ya memang kita kejar terus. Memang tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum (petugas lapas) yang ikut melanggar," Bambang menandaskan.

Temuan itu menjadi evaluasi kinerja Kanwil Kemenkumham DKI ke depan. Termasuk penanganan kapasitas berlebih narapidana di Jakarta yang kini mencapai 16.200 orang.(Liputan6)

Ilustrasi
CILACAP,(BPN) - Seorang narapidana Lapas Klas IIA Narkotika, Pulau Nusakambangan, Cilacap, meninggal dunia. Korban meninggal dunia di RSUD Cilacap dengan diagnosa awal mengalami gagal ginjal.

Kasubbag Humas Polres Cilacap, AKP Bintoro Wasono, mengatakan identitas warga binaan yang meninggal dunia itu adalah Arifin Hakim alias Pipin (37) dengan alamat Kampung Rejo Sari, Kelurahan Jagalan, Jebres, Solo.

"Saat ini sedang menjalani hukuman selama 5 tahun 3 bulan perkara Narkoba di lapas kelas II A Narkotika Nusakambangan" kata Bintoro dalam rilisnya, Selasa (12/12/2017). 

Menurut dia, sejak hari Sabtu (9/12), korban sakit dan dirawat di Ruang Dahlia RSUD Cilacap. Dari diagnosa awal korban adalah penyakit gagal ginjal kronis dan penumpukan cairan sehingga di seluruh tubuh bengkak.

Kemudian, lanjut dia. Pada hari Senin (11/12) sekira pukul 11.00 WIB dilakukan cuci darah, namun tidak selesai karena kondisi Arifin drop. Pada pagi tadi sekitar pukul jam 03.00 WIB saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan jantung, Arifin diketahui sudah meninggal. 

Menurut keterangan dari dokter RSUD, lanjut Bintoro, korban meninggal diduga dikarenakan penyakit komplikasi yaitu gagal ginjal dan diabetes. "Untuk sementara jenazah korban disemayamkan di RSUD Cilacap sambil menunggu kedatangan keluarga," tuturnya. (Red/Detiknews)

Lapas Lubukpakam
LUBUKPAKAM,(BPN)- Seorang narapidana (napi) yang menghuni Lapas Lubuk Pakam, Sumatera Utara hingga saat ini belum mendapatkan haknya sebagai warga binaan, yakni pembebasan bersyarat.
Amiruddin warga Aceh Timur yang juga terpidana 10 tahun 4 bulan dalam kasus narkotika melalui pihak keluarga mengatakan jika hingga detik ini usulan pembebasan bersyarat belum kunjung turun jua hingga menyebabkan amir tidak dapat bebea seperti rekan-rekan napi lainnya yang telah bebas setelah usulan PB nya telah turun.

Hal ini diungkapkan oleh M. Jamil warga Aceh Timur yang juga abang kandung dari amiruddin yang saat ini mendekam di lapas lubukpakam, sumut, Selasa (12/12/2017).

Menurut Jamil, adiknya telah mengajukan usulan pembebasan bersayarat 4 bulan lalu namun hingga teman-teman satu sidang telah bebas,usulan PB nya belum kunjung turun hingga menyebabkan adiknya belum dapat menghirup udara segar.

Sebelumnya beberapa napi yang pengajuan usulan PB sama dengan amir telah turun jauh-jauh hari dan telah bebas .

Jamil berharap PB adiknya dapat segera diturunkan seperti napi lainnya yang telah bebas.

“ Sudah 4 bulan PB adik saya belum turun, entah sengaja dipersulit atau ada kendala lain namun kawan napi satu sidang dan satu pemgajuan usulan sudah pada bebas,tinggal satu orang lagi “,ungkap jamil kepada redaksi.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Hermawan Yuniato Bc.IP melalui sambungan teleponnya mengatakan jika usulan PB napi amiruddin telah di sidang TPP pada 6 september bulan lalu setelah itu berkasnya lansung dikirumkan ke jakarta.

“ Sudah kita sidang TPP tanggal 6 september lalu terus berkas PBnya sudah kita kirimkan ke jakarta “,ungkap hermawan saat dikonfirmasi melalui pesan WA nya.

Sementara itu dari informasi yang di dapat redaksi dari aalahsatu pegawai di Ditjjenpas yang berupaya melakukan cek and ricek terkait usulan PB amiruddin mengatakan jika uaulan PB amir secara online telah diterima oleh Ditjenpas namun usulan berkas atau fisik hingga detik ini belum masuk ke Ditjenpas.
“ Saya sudah cek ke bagian database, usulan melalui online sudah masuk namun uaulan fisik sampai kini belum diterima oleh ditjenpas “,ujar salahsatu aumber redaksi di Ditjenpas yang meminta namanya tidak ditulis oleh redaksi.

Sebelumnya napi amiruddin merupakan salahsatu napi yang pernah dimintai uang 5 juta untuk dapat diajukan PB oleh oknum pegawai lapas lubukpakam yang menangani pengusulan PB,namun amir menolak memberikan disebabkan tidak memiliki uang.(Red)

Al-qu'an 

DUBAI,(BPN) -- Tahanan di Dubai, Uni Emirat Arab, kini memiliki harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman penjara, Mereka bisa mendapatkan potongan masa hukuman penjara hanya dengan menghafal Alquran, baik sebagian atau sepenuhnya.

Seperti dilansir dari Khaleej Times, Senin (11/12), Penghargaan Alquran Internasional Dubai (DIHQA) telah mengumumkan, bahwa hukuman penjara terhadap 2.950 narapidana telah dipotong untuk beberapa periode yang berbeda. Namun tidak termasuk dengan kasus kejahatan pembunuhan.

DIHQA menandai rangkaian yang ke-63 dari 16 tahun program penghafalan Alquran untuk lembaga pemasyarakatan dan tahanan di Dubai.

Skema tersebut diluncurkan oleh Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yang merupakan Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab serta penguasa Dubai pada 2002. Skema program penghafalan Alquran itu secara signifikan telah membantu memperbaiki perilaku banyak tahanan.

Ibrahim Mohamed Bu Melha, penasihat bagi Penguasa Dubai untuk Urusan Budaya dan Kemanusiaan serta ketua Komite Pengorganisasian DIHQA, mengatakan, program tersebut telah menawarkan para narapidana sebuah kesempatan untuk memulai lagi selama masa hukuman penjara mereka dan setelahnya.

Catatan resmi menunjukkan, bahwa lebih dari 2.950 tahanan telah diampuni secara menyeluruh atau mendapatkan peringanan hukuman penjara melalui program tersebut.

"Selain pengampunan dan pembebasan,  981 keputusan telah dikeluarkan untuk mengurangi hukuman penjara untuk hukuman selama enam bulan, bersamaan dengan 1.006 untuk pengurangan hukuman yang sama bagi penjara satu tahun, 626 selama lima tahun, 208 selama 10 tahun, dan 51 untuk hukuman 20 tahun," kata Bu Melha.(Red/Republika)


DEJPASAR,(BPN)- Belum lagi tuntas kasus kaburmya dua napi asing kabur beberapa waktu lalu, kembali hal yang sama terulang kembali, dua narapidana asing asal Amerika Serikat kabur dari Lapas Kelas IIA Kerobokan, Denpasar, Bali, pada Senin (11/12/2017).

Keduanya adalah Christian Beasley, tahanan tindak pidana narkotik; dan Paul Anthony Hoffman, napi kasus perampokan.

Namun, satu di antaranya, yaitu Paul Hoffman, berhasil ditangkap buruh pekerja di lapas. Sedangkan Christian masih dalam pencarian petugas.

Kalapas Kerobokan Toni Nainggolan mengatakan, keduanya berusaha kabur sekitar pukul 04.00 Wita. Diduga mereka memanfaatkan kondisi hujan deras dan petugas yang sedang menunaikan shalat subuh. 

"Diperkirakan jam 04.00 Wita dengan kondisi hujan deras, petugas juga mau shalat, saat itulah diduga dua warga binaan itu melarikan diri," kata Nainggolan.
Christian Beasley 
Christian dan Hoffman kabur dengan memotong teralis plafon kamar, lalu turun dari Wisma Lovina kamar 7. Keduanya berada di kamar terpisah, yaitu kamar 4 dan kamar 7. Kemudian keduanya bersama-sama kabur melalui kamar 7.

Sementara itu, pihak lapas telah melakukan koordinasi dengan kepolisian, TNI, Imigrasi, dan Dinas Infokom. "Dengan Infokom, kebetulan kami bersurat dan dipasangi CCTV di seputar lapas," ujar Nainggolan. 

Diduga kuat ada keterlibatan pihak luar atas kaburnya dua WN asing tersebut. Sebab, informasi awal sesuai rekaman CCTV, di sisi timur lapas ada orang lain yang membantu dari luar lapas. 

"Kaburnya dua warga binaan itu diduga sementara ada pihak luar yang membantu. Ini masih dalam pengembangan," ucap Nainggolan.(kompas)

Presiden Joko Widodo 
SOLO,(BPN)- Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia untuk tahun 2017 dilaksanakan di Kota Solo minggu 10-Desember 2017. Peringatan Hari HAM yang ke- 69 ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM.

Dalam kesempatan peringatan Hari HAM tersebut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam Konstitusi dan instrumen HAM Internasional. 

“Ini bisa dilihat hasil dialog Universal Periodic Review (UPR) yang telah dilaksanakan pada awal Mei 2017 dimana saya bersama Menteri Luar Negeri telah memimpin Delegasi RI untuk membahas perkembangan implementasi HAM dalam 4 tahun terakhir. Dalam pembahasan UPR tersebut, banyak negara anggota PBB menyampaikan tanggapan dan apresiasi yang baik terkait dengan pemajuan HAM di Indonesia khususnya terkait dengan RANHAM” jelas Yasonna.

Komitmen pemerintah lainnya adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi tetap melanjutkan RANHAM 2015-2019 yang sudah memasuki generasi ke-4. 

RANHAM adalah panduan nasional dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia. Untuk tahun 2017 Aksi HAM di Daerah hingga saat ini telah mencapai 52.26% dan diharapkan di akhir tahun ini, Pemerintah Daerah dapat mempercepat pelaksanaan Aksi HAM Daerah hingga mencapai 100%. 

Terkait dengan penyusunan Perda dan produk hukum daerah lainnya yang harus memperhatikan nilai-nilai HAM, Menkumham mengatakan bahwa telah membuat peraturan terkait penerapan materi muatan HAM dalam pembentukan perundang-undangan. 

“Peraturan ini bertujuan memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terkait agar memperhatikan nilai-nilai HAM dalam penyusunan produk hukum daerahnya” jelas Menkumham.

Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab Pemerintah. Namun, kewajiban ini tentu saja bukan semata-mata diemban oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga melekat di semua jajaran Pemerintah Daerah. 

“Dasar pertimbangannya, antara lain, karena faktor luasnya wilayah dan jenjang pemerintahan, serta birokrasi, yang menyulitkan Pemerintah Pusat untuk dapat menjangkau warga masyarakat secara langsung” terang Presiden. Dalam hal ini Presiden meminta agar Pemerintah Daerah perlu terus berperan aktif dan turut serta mengemban kewajiban menghormati, 

melindungi dan memenuhi HAM. Karena Pemerintah Daerah secara vertikal lebih dekat dengan rakyat, maka tugas keseharian Pemerintah Daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi HAM, yakni dapat menguatkan atau melemahkan pemenuhan HAM tersebut.

Dalam peringatan hari HAM tersebut Presiden juga mengatakan bahwa pelaksanaan HAM telah teragendakan dengan jelas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015. Agenda RANHAM ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak, “Dengan partisipasi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia dapat terwujud dan terlaksana dengan baik” pinta Presiden.

Terakhir Presiden mengingat bahwa RANHAM tersisa 2 tahun lagi, dan fokus sasaran Aksi HAM berikutnya adalah menitik beratkan dalam pemenuhan hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, hak lanjut usia, hak masyarakat adat dan mengedepankan dan menjaga toleransi antar kelompok umat beragama maupun antar kelompok sesama masyarakat.

Dalam kegiatan ini juga terdapat 351 dari 515 Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut 232 di antaranya masuk kategori peduli HAM, dan 84 cukup peduli HAM. 

Rangkaian kegiatan peringatan hari HAM ini diantaranya seminar Peningkatan Akses dan Aksepbilitas bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Kampus UNS Surakarta, 7 Desember 2017. Kemudian kegiatan colour HAM yang terdiri dari jalan santai dan jalan sehat dilaksanakan di Banteng Vastenburgh tanggal 9 Desember 2017. (Red/Kemenkumham).


JAKARTA,(BPN)- Kegiatan bertema: Colour HAM mengejewantahkan pemerintah bersama masyarakat peduli HAM. Dan mengimbau para pelajar ikut juga menjunjung peduli HAM di sekolahnya. Semisal, dengan tidak melakukan tindakan bullying sesama pelajar dan tawuran antar pelajar.

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Ibnu Chuldun, melepaskan balon bertuliskan: Peringatan Hari HAM Sedunia dan Kerja bersama, Peduli Hak Asasi untuk Indonesia Maju Sejahtera melayang ke udara, saat kegiatan bertema: Colour HAM di Benteng Vastenburg, pada Sabtu 9 Desember 2017.

Dalam kegiatan tersebut, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam sambutannya mengatakan, jalan santai Colour HAM resmi dibuka sembari bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan pelajar sembari mengajak supaya peduli HAM.

Di sela-sela sambutannya, Walikota Solo mencontohkan, soal kebijakan yang mengajak masyarakat peduli HAM di Solo. Pemerintah Surakarta, menurutnya, mempunyai beberapa kebijakan merelokasi pemukiman di sekitar bantaran sungai.

Langkah itu, menurutnya, sebagai upaya untuk memanusiakan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman. “Dalam melakukan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, pemerintah kota Surakarta mengedepankan kemanusiaan,” tutur FX Hadi Rudyatmo.

“Selain itu kepada para pelajar yang berumur kurang dari 17 tahun di solo. Dilarang mengendarai kendaraan bermotor untuk menanamkan kepatuhan Hukum sejak dini," ucapnya lagi.

Tak ketinggalan, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyampaikan apresiasi terhadap para pelajar yang mengikuti kegiatan Colour HAM. Ia menyampaikan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah untuk kita semua dan kita semua untuk Hak Asasi Manusia.

“Jadi anak-anak ya, HAM itu untuk kita semua. Jadi enggak boleh tawuran, no bullying dan tidak boleh menghina sesama,” ungkapnya di depan ribuan pelajar.
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-69 ini dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari seluruh daerah, 1000 pelajar pegawai, dan keluarga Solo Raya.

Dirjen HAM juga mengharapkan, kegiatan Colour HAM mampu meningkatkan kebersamaan dan kesadaran akan Hak Asasi Manusia khususnya bagi seluruh peserta yang hadir pada acara ini.


Selain itu, juga diisi beberapa stan pelayanan publik oleh Kemenkumham. Di antaranya dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Mobil Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pelayanan Paspor Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Bank BJB.

“Kegiatan Colour HAM ini merupakan satu rangkaian acara Hari HAM ke-69, yang puncaknya adalah pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilaksanakan Minggu 10 Desember 2017. Dan direncanakan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Sunan Solo,” ujar Mualimin.

Sedangkan menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Imam Suyudi yang hadir dalam kegiatan menjelaskan, acara peringatan hari HAM Sedunia Ke-69 tahun ini di pusatkan di kota Surakarta Solo.

Dia mengungkapkan, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

“Sebagai Kabupaten/Kota Peduli dan Cukup Peduli HAM yang juga di hadiri seluruh Gubernur dan Bupati/walikota Se-Indonesia,” ungkapnya bangga.(kumparan)


Napi yang berhasil ditangkap kembali
PEKANBARU,(BPN) -  Sebanyak 118 narapidana di rumah tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru, Riau hingga saat ini belum tertangkap. Padahal perburuan sudah dilakukan selama tujuh bulan.

"Masih banyak tahanan yang belum tertangkap," ucap Azhar, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru Jumat 8 Desember 2017.

Terkait tahanan kabur yang sudah terjadi sekira tujuh bulan lalu, pihak Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru menyatakan sudah memberhentikan pencarian terhadap tahanan maupun napi yang kabur. Alasannya karena keterbatasan personel.

"Anggota kita yang bertugas di rutan terbatas, jika terus melakukan pencarian ke luar bagaimana penjagaan di dalam rutan, bisa kendur nanti. Mereka (para tahanan kabur) entah sudah ke mana-mana perginya," imbuhnya.

Untuk itu, pihak Rutan Siang Bungkuk Pekanbaru mempercayakan pencaarian sisa tahanan yang kabur kepada pihak kepolisian.

"Polisi ada anggotanya dari polres hingga ke polsek," imbuhnya.
Pada Mei 2017, 470 tahanan dan napi melarikan diri dari Rutan Sialang Bungkuk. Hingga kini masih sekitar 100-an orang yang masih buron.

Penyebab kabur karena berbagai sebab, salah satunya adanya pungutan liar dan pemerasan oleh sipir dan kepala keamanan. Oknum kepala keamanan rutan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pungli oleh Polda Riau.(Red/OKZ)

Kegiatan perbengkelan di lapas Klas I Medan
Menghirup udara bebas dan bertemu keluarga tentu merupakan dambaan sebagian besar warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman di dalam penjara.

Lantas bagaimana kehidupan sehari-hari para pelanggar hukum ini?
Harian Tribun Medan/Tribun-Medan.com berkesempatan meliput aktivitas tahanan atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjunggusta, Medan, Kamis (7/12).

Di dalam lapas, tepatnya di area steril, warga binaan yang mendapat mandat menjadi tahanan pendamping (tamping) atau ‘tahanan senior’ diberikan kesempatan bekerja dan dibekali keahlian.

Kesempatan ini baru dapat diberikan melalui keputusan yang diambil pejabat lapas pada sidang Tim Pembinaan Pemasyarakatan (TPP), khususnya bagi tahanan yang sudah menjalani dua per tiga dari masa hukuman.

Seperti penuturan Rusdi Lee, tamping yang menjadi narasumber Tribun Medan.
Pria keturunan etnis Tionghoa ini dipercaya mengelola bibit ikan oleh pihak lapas. Kepercayaan yang diberikan itu ia anggap sebagai hal yang bermanfaat setelah mendekam di balik jeruji besi dua tahun belakangan.(Red/tribun)


Contact Form

Name

Email *

Message *

Informasi BAPAS. Theme images by mariusFM77. Powered by Blogger.