BAPANAS NEWS

Capaian ini menjadi indikator pembinaan yang dilakukan berjalan dengan baik.

Penghargaan itu diserahkan langsung Menkumham Yasonna H Laoly di Ballroom Flores Hotel Borobudur, Jakarta. 

Dari delapan penghargaan yang didapatkan, enam diantaranya merupakan penghargaan untuk Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Alhamdulillah, tahun ini kita mengantarkan enam satker jajaran berpredikat WBK yaitu Lapas I Madiun, Lapas  Banyuwangi, Lapas Pemuda Madiun, Rutan Magetan, Rutan Pacitan, Bapas Kediri," tutur Kakanwil Heni Yuwono. 

Selain itu dua satker jajaran juga mendapatkan penghargaan diantaranya Lapas I Surabaya yang dinobatkan sebagai Satker dengan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Serta Kanim Ponorogo sebagai UPT Terbaik dengan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

"Ini adalah buah kerja keras, sinergi dan kolaborasi yang baik, pembinaan yang dilakukan kanwil diterima dan dijawantahkan dengan baik oleh satker jajaran," urai Heni.

Mantan sekretaris Ditjen Pemasyarakatan itu pun mengapresiasi capaian jajarannya. Namun, juga tidak ingin jajarannya lengah.

"Capaian ini baru awal, jadi kami harap tidak cepat puas, malah harus semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut saat ini merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.

“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna.

Sekarang, lanjut Yasonna, adalah saat yang tepat bagi seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ini, diharapkan jajarnnya dapat mengevaluasi strategi, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang.

“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” ucapnya di Hotel Borobudur Jakarta.

Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun kementerian/lembaga (K/L) lain. Diantaranya adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat K/L yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Penghargaannya lainnya adalah diberikannya penghargaan kepada 67 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham tahun 2023, yang terdiri dari 2 unit utama, 7 kanwil, 12 rumah tahanan negara, 8 kantor imigrasi, 17 lembaga pemasyarakatan, 1 lembaga pemasyarakatan terbuka, 2 lembaga pemasyarakatan khusus anak, 3 lembaga pemasyarakatan perempuan, 3 lembaga pemasyarakatan narkotika, 1 lembaga pemasyarakatan pemuda, 3 rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan 8 balai pemasyarakatan. (Humas Kemenkumham Jatim)

Sebanyak tiga UPT, yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, dan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Langsa, berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada kegiatan refleksi akhir tahun yang digelar pada Kamis, (14/12/2023) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen tinggi dari Kanwil Kemenkumham Aceh beserta UPT dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya keras seluruh UPT di lingkungan Kemenkumham RI dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

Di sisi lain, Meurah Budiman, Kakanwil Kemenkumham Aceh, dengan penuh kebanggaan menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian luar biasa ini. 

"Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi semua pihak di UPT yang bersangkutan. Semoga ini menjadi motivasi bagi unit lain di Aceh untuk mengikuti jejak dan menjunjung tinggi integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Prestasi ini bukan hanya sekadar capaian internal, tetapi juga mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkumham Aceh beserta seluruh UPT dalam memberikan pelayanan publik yang bermutu dan bebas dari praktik korupsi. 

"Ke depannya, diharapkan prestasi ini akan menjadi inspirasi bagi seluruh UPT di Aceh untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga tata kelola yang baik," ungkap Meurah.