BAPANAS NEWS

Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Zaeroji S.sos.M.H

BAPANASNews- Mencuatnya isu dugaan pungli dalam pemindahan petugas antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membuat gerah orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Berita terkait: Indonesian Club Temukan Dugaan Pungli Pindah Tugas Antar Lapas di Jawa Timur

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur Zaeroji S.sos, MH, yang dihubungi melalui sambungan telepon selulernya,Jumat (16/9),  mengatakan informasi tersebut telah diterimanya sejak beberapa bulan lalu.

Untuk membuktikan kebenaran tersebut dirinya mengaku telah meminta kepada pihak inspektorat jenderal Kemenkumham turun ke wilayahnya untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi.

“ Informasi tersebut sejak bulan mei telah saya terima,untuk itu saya telah meminta agar pihak inspektorat turun untuk lakukan pemeriksaan “,ungkap zaeroji yang mengaku baru selesai dari kegiatan.

Zaeroji mengatakan jika saat ini tim inspektorat telah berada di wilayahnya dan telah melakukan pemeriksaan kepada petugas maupun lapas yang terindikasi melakukan dugaan tersebut.

Baca juga: 

Gawat Benar !!! Obstruction of Justice ala Oknum Pejabat Bapas Jember

Direktur EIC: Pemindahan Ratusan Napi ke Lapas Pekalongan Terindikasi Abuse Of Power 

“ Tim inspektorat telah berada di wilayah jawa timur dalam rangka menelusuri informasi tersebut,hari ini terakhir melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang berkaitan dugaan tersebut,mereka sudah kembali ke jakarta “,ujarnya.

Kepada redaksi zaeroji berjanji apapun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dirinya akan memberitahukan kembali kepada redaksi sebagai wujud dirinya transparan dan tidak ada yang akan ditutupi.

Seperti diketahui Lembaga Eksekutif Indonesian Club membeberkan temuan adanya dugaan pungli pindah tugas petugas antar lapas di jajaran kanwil kemenkumham jawa timur.

Direktur Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro menyatakan sekitar 40 dari 200  petugas pemasyarakatan yang pindah tugas harus mengeluarkan biaya perorangnya 25 juta.

Praktek pungli ini telah berlansung dalam kurun waktu tahun 2018-2021 yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan kanwil kemenkumham.

Pihaknya memperlihatkan daftar nama-nama petugas yang dipindah tugaskan antar UPT PAS dijajaran kanwil kemenkumhan jawa timur.(Red)

BAPANASNews- Ibarat pepatah ' Lain Lubuk Lain Ikannya, Lain Padang Lain Belalang '.

Demikian juga yang terjadi di jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sedikit berbeda dengan yang terjadi di jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Dari hasil investigasi serta temuan Lembaga Eksekutif Indonesian Club (EIC) dalam rentan waktu antara tahun 2018-2021 terdapat 200 orang petugas yang dipindah tugaskan antar unit pelaksana tugas (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Eksekutif Indonesian Club (EIC) Gigih Prihantoro dalam press realese yang dikirimkan ke meja redaksi,Rabu (14/9).

Sebanyak 40 orang petugas pemasyarakatan diduga menjadi korban pungli oknum pejabat tidak bertanggungjawab dalam pengurusan pindah tugas antar lapas di Jawa Timur.

Dalam keterangannya,gigih mengungkapkan untuk tarif yang dikenakan per orang petugas yang dipindah tugaskan sebanyak 25 juta.

“ Praktek pungli ini berlansung sejak tahun 2018-2021 yang dilakukan dengan bermacam pola,dimana per petugas harus mengeluarkan uang 25 juta “,papar gigih.

Bahkan gigih mendapat informasi menjelang kakanwil lama pensiun Januari 2022, satu orang petugas pindah dari lapas Lumajang ke Bapas Madiun harus membayar 40 juta.

Pihaknya mengharapkan agar inspektorat kemenkumham berani mengambil tindakan tegas kepada oknum pejabat yang melakukan praktek pungli pemindahan tugas petugas antar lapas di jawa timur.

BIREUEN- Lebih kurang 10 tahun pendekatan yang dilakukan kepada pemda namun selalu menemui jalan buntu serta terkendala berbagai hal  mendapatkan hibah tanah untuk pembangunan Lapas Kls ll B Bireun yang baru mengingat kepadatan warga binaan yang udah over kapasitas.

Bahkan beberapa Kalapas sebelumnya telah memperjuangkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bireun berapa kali pergantian Bupati tidak membuahkan hasil.

Kali ini giliran Plt Kalapas Bireun yang di percayakan oleh Kepala Kantor wilayah Kepada Ramli.SH.

Sembilan bulan  Ramli.SH jadi Plt Kalapas berhasil membuat pendekatan dengan Bupati Kabupaten Bireun,sehingga terbuka pintu hati Pemerintah Kabupaten Bireun meng islah/tukar guling Tanah untuk Pembangunan Lapas Bireun yang Baru.

Hari Kamis tgl 15 September 2022 penanda tanganan penyerahan Aset daerah/Tanah seluas 3 Hektar milik pemerintah Kabupaten Bireun  kepada Kementrian Hukum dan Ham Propinsi Aceh. 

Di tanda tangani langsung oleh PJ Bupati Bireun dan di terima oleh Kakanwil Kemenkumham Aceh Drs. Meurah Budiman. SH.MH.

Hasil perjuangan Plt Kalapas Bireun Ramli.SH membuahkan hasil dan segera bisa di usulkan anggaran ke kementerian Hukum dan Ham untuk pembangunan Lapas Klas II B Bireun yg baru. 

Mengingat saat ini warga binaan yang sudah over kapasitas karena bangunan lama semasa belanda. 

Mudah mudahan secepatnya Lapas Baru di bangun harapan Bupati dan unsur Muspida.(rilis)

BAPANASNEWS- Ribuan pil ekstasi dan sabu puluhan gram yang akan diedarkan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jakarta dan sekitarnya digagalkan petugas. Total barang bukti yang diamankan narkoba senilai Rp3 miliar. Pengungkapan ini selama periode 28 Juli-28 Agustus 2022 dari berbagai kasus narkoba di Kabupaten Bekasi.

"Adapun jumlah tersangka sebanyak tiga orang. Untuk jumlah barang bukti sabu seberat 60 gram dan pil jenis ekstasi sebanyak 4.911 butir senilai Rp3 miliar," ucap Kapolres Metro Bekasi Kombes Gidion Arif Setyawan, Selasa (23/8).

Dia mengatakan, pengungkapan kasus narkoba jenis ekstasi ini melibatkan instansi lain yakni Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Karena narkoba tersebut dikirim dari Jerman.

"Ini jaringan internasional, sehingga dalam pengungkapannya kami mendapatkan informasi dan bekerja sama dengan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta. Barangnya dari Negara Jerman," ucapnya.

Dari hasil pengungkapan ini juga diketahui satu kasus narkoba dikendalikan oleh warga negara asing yang menjadi warga binaan di Lapas Tangerang dan Bekasi.

Untuk kasus narkoba jenis ekstasi, ada dua orang yang diamankan yakni IT (32) dan AI (25). Kedua tersangka ini mencoba mengelabui petugas dengan mencantumkan nama dan alamat fiktif.

Modus tersangka itu diketahui ketika paket berupa ekstasi tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas bandara tidak menemukan nama penerima dan alamat saat dilakukan pengecekan pengiriman paket.

"Dari hasil koordinasi dengan petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta, selanjutnya dilakukan control delivery terhadap alamat yang dikirim, namun dari pengecekan data penerima dan alamat tersebut fiktif. Mereka mencoba kelabui petugas," kata Gidion.

Tidak lama kemudian, polisi mendapat petunjuk kalau paket berisi pil ekstasi tersebut dikirim ulang ke tersangka IT di Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada 28 Juli 2022.
Polisi kemudian menangkap IT dengan barang bukti pil ekstasi sebanyak 500 butir. Dia mengaku kalau narkoba tersebut akan dikirim ke AI yang berlokasi di RS Husada Jakarta Pusat.

"Kami amankan kedua pelaku dan mereka mengaku disuruh oleh AH dan dua orang pengendali yang ada di dalam lapas, yakni SHY dan RP," ucap Gidion.

Kepada penyidik, tersangka mengaku sebenarnya ada tiga paket narkoba yang hendak dikirim ke Indonesia dari Jerman. Namun dua paket yang diduga berisi sabu tertahan di Jerman sedangkan satu paket lainnya berhasil terkirim ke Indonesia.

Sedangkan sabu seberat 60 gram diamankan dari seorang tersangka berinisial MBS (26) di rumahnya di Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta.

Seluruh tersangka dikenakan Pasal 114 Subsider Pasal 112 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.

Berdasarkan nformasi dari narasumber yang dapat dipercaya, pejabat tersebut berinisial SR dan ER telah mengumpulkan para pegawai di aula Bapas Jember pada hari Rabu 7 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB.

Agenda pertemuan itu adalah pengkondisian jawaban saat diperiksa Tim Pemeriksa Irjen Kemenkumham. Dengan kata lain dua pejabat itu mengajak pegawai lainnya berbohong.

“Iya ada pengkondisian terkait jawaban yang diberikan kepada tim Irjen, terutama mengenai pemotongan anggaran Litmas dari sebesar Rp 150 ribu pet klien menjadi Rp 50 ribu per klien. Terindikasi merugikan keuangan negara memenuhi delik korupsi,”kata nara sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (10/9/2022).

“Pengkondisian ini kan termasuk obstruction of justice karena menghalangi pencarian fakta hukum sebenarnya. Hal ini merupakan pelanggaran berat,”lanjutnya.

Berdasarkan informasi dari sumber tersebut sejak hari Jumat (9/9/2022) SR dan ER termasuk 9 pejabat dan 3 pegawai honorer diperiksa secara maraton oleh Tim Pemeriksa Irjen Kemenkumham.

Pejabat berinisial SR dan ER juga masuk dalam pusaran kasus pungli gaji pegawai yang melibatkan mantan Kabapas lama WA. Sang mantan Kabapas sendiri telah dipanggil Irjen Kemenkumham dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur beberapa waktu lalu.

WA saat ini telah ditarik dan dinonjobkan di Kantor Kanwil sambil menunggu proses hukum berikutnya. (*)

BAPANASNews- Buntut pemindahan ratusan napi diluar prosedur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Semarang ke Lapas Klas II A Pekalongan membuat gerah Sekjen Kemenkumham Irjen.Pol. Andap Budhi Revianto S.I.K.

Berita terkait : Oknum Kadivpas bersama Kalapas di Jawa Tengah Diduga Pindahkan Ratusan Napi Diluar Prosedur

Mendapat laporan dugaan pelanggaran SOP serta penyalahgunaan kewenangan sekjen kemenkumham lansung berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal Kemenkumham untuk dilakukan investigasi atas informasi tersebut.

“ Saya telah koordinasikan dan teruskan ke pihak Itjen untuk segera didalami “, ungkap Sekjen Andap Budhi yang dikonfirmasi Minggu (11/9) melalui sambungan telepon selulernya.

Baca juga: Direktur EIC: Pemindahan Ratusan Napi ke Lapas Pekalongan Terindikasi Abuse Of Power

Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Ir. Razilu M.si tidak dapat dikonfirnasi karena saat ini dalam ibadah umrah di Mekkah melalui Inspektur Wilayah IV Budi Ateh menyampaikan telah menerima laporan adanya informasi dugaan pemindahaan ratusan napi diluar prosedur di lapas jawa tengah.

Budi mengatakan akan segera menurunkan tim untuk menelusuri serta mekakukan pemeriksaan ke lapas terkait.

Baca juga: Berikut Data Nama-nama Napi yang Dipindahkan ke Lapas Pekalongan Diduga Diluar Prosedur

Jika memang nantinya ditemukan pelanggaran maka diberi sanksi sesuai tinggkat pelanggaran yang dilakukan.

“ Minggu depan akan kita turunkan tim untuk lakukan pemeriksaan ,iya akan kita beri sanksi, oleh sebab itu saat ini sedang dilakukan pendalaman ada SOP yang dilanggar atau tidak “,ujar budi setelah sebelumnya mendapatkan penjelasan secara rinci dari redaksi.(red)