BAPANAS NEWS

BAPANAS/Jakarta-Dalam acara peresmian pergantian nama AKIP menjadi Politehnik Ilmu Pemasyarakatan (PIP) oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly kemarin,Selasa (3/5/2016).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan, para petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan bekerja dengan integritas dan moralitas, mengingat tugas yang mereka emban cukup berat.

Dalam tugasnya, para petugas harus membina para penghuni lapas. Karena itu, ujar Yuddy, petugas pemasyarakatan semestinya memiliki kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural.

"Kompetensi tertentu diperlukan bagi petugas pemasyarakatan, karena yang dilayani bukan masyarakat biasa, tapi masyarakat binaan yang memerlukan perhatian dan pembinaan secara khusus," ujar Yuddy dalam sambutannya di acara launching Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) di Jakarta.

Apalagi, belakangan ini lapas dipenuhi oleh terpidana penyalahgunaan narkoba. "Jumlah napi dan tahanan narkoba mencapai 41,3 persen dari total napi dan tahanan yang ada," lanjut Yuddy.

Men PAN/RB Yuddy Crisnandi

Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kompetensi petugas lapas harus terus ditingkatkan, karena memang penghuni yang dihadapi berbeda dengan yang lain.

Para petugas lapas yang berjaga juga ditegaskan untuk tidak terlibat langsung dengan jaringan peredaran narkoba yang kerap muncul dari balik lapas

Menurut Yasonna,  pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak cukup hanya ditangani oleh satu instansi, namun perlu sinergitas antar instansi. Dengan begitu, peredaran narkoba dapat ditekan.

" Perlu saya sampaikan jika pekerjaan ini bukan oleh satu instansi namun pekerjaan ini sudah terpadu", jelas Menkum HAM. (PAS/LP6)

BAPANAS/Jakarta-Banyaknya pelaku pelanggaran pidana yang dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan dinilai menjadi salah satu penyebab lapas melebihi kapasitas.

Sanksi pidana sosial bagi pelaku pelanggaran pidana tertentu dinilai bisa menjadi solusinya.

Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi dan Arsul Sani Anggota Komisi III DPR RI dalam sebuah diskusi dijakarta,Sabtu (30/4/2016).

Arsul Sani mengatakan, pihaknya kini sedang menyusun peraturan di RUU KUHP yang mengatur agar pelaku tindak pidana tertentu tidak harus dijebloskan ke penjara.

Nantinya, pelaku bisa mendapatkan sanksi pidana sosial, seperti menyapu jalan dan lainnya, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Misalnya, mencemarkan nama baik. Kalau ada, hukumannya tak harus penjara, tetapi kerja sosial,” ucap Arsul.

Ilustrasi over kapasitas

Sementara itu, pembangunan lapas tidak tumbuh begitu pesat karena terbatasnya dana anggaran.

Setidaknya, saat ini ada 150 produk undang-undang yang dapat berujung sanksi pidana penjara bagi seseorang,suplai napi ke dalam lapas membesar selama beberapa tahun terakhir.

Ditambah lagi, ada banyak penegak hukum yang bisa memenjarakan pelaku. Jika dulu yang bisa menangkap dan memenjarakan pelaku hanya kepolisian dan kejaksaan.

Kini muncul lembaga baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional.

Petugas PNS di Ditjen Bea Cukai, Pajak, Perikanan, dan Kehutanan juga bisa menjebloskan pelaku ke penjara.

“Pintu lapas itu dibuka lebar-lebar, sementara ada regulasi yang juga mempersempit pintu keluar dari lapas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,” ucap Hadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).(PAS/BP)

BAPANAS/Jakarta- Menkumham Yasonna H Laoly meresmikan nama Akademi Ilmu Pemasyarakatan resmi berganti menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Perubahan nama ini pun merubah jenjang pendidikan bagi taruna pemasyarakatan dari diploma III menjadi diploma IV.

Perubahan ini mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016, dengan bisa melakukan pendidikan hingga diploma IV.

Dalam pendidikan ini menyediakan 3 (tiga) program pendidikan, yakni teknik pemasyarakatan, manajemen pemasyarakatan dan bimbingan pemasyarakatan.

“Pemulihan secara bertahap sehingga bisa berintegrasi dengan masyarakat launching perubahan akademi pemasyarakatan menjadi politeknik pemasyarakatan dari semula diploma III berdsarkan peraturan Menkumham Nomor 16 Tahun 2016, Politeknik bisa melakukan pendidikan hingga diploma IV,” kata Kepala BPSDM Hukum dan HAM Mardjoeki dalam sambutannya di Gedung BPSDM, Jalan Raya Gandul, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/5/2016).

Menkumham saat resmikan politehnik ilmu pemasyarakatan

Pergantian nama ini diresmikan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Politikus PDI Perjuangan ini sempat menyampaikan harapannya kepada para taruna pemasyarakatan dengan diresmikannya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini.

Ia ingin para taruna ke depannya bisa lebih meningkatkan kompetensinya pada program pembinaan terhadap para narapidana.

“Teori-teori yang diterima di akademik akan diterapkan dengan variasi melalui pengalaman, realitas yang kadang jauh dari ekspektasi. Saya mengharapkan untuk terus menerus meningkatkan kompetensi di bidang tanggung jawab,” jelas Yasonna.


Dalam peresmian ini hadir pula Menteri PANRB Yudi Chrisnandi, Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Kusmiantha Dusak serta ratusan taruna pemasyarakatan.(PAS/BP)

BAPANAS/Lhokseumawe-Pelaksana Harian (Plh) Kalapas Klas IIA Lhokseumawe Syahrul secara resmi telah melaporkan atas kaburnya Narapidana (Napi) Bandar Narkoba Sahrul Hadi (31) alias Pon warga Desa Beunot Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara pada Sabtu (16/4/2016) kepada Polres Lhokseumawe untuk dilakukan pencarian dan penangkapan kembali terhadap napi tersebut.

ilustrasi

Surat CMK yang diduga bodong

BAPANAS/Sleman- Berbagai cara terus dilakukan oleh para jaringan narkoba untuk memasok barang haram tersebut kedalam lapas.

Namun demikian juga halnya sikap jeli petugas yang dari hari ke hari dituntut untuk lebih jeli dan waspada dalam aksi para jaringan narkoba ini agar jangan sampai lengah.

Sebanyak 65 butir pil narkoba obat-obatan psikotropika golongan 4 ditemukan oleh petugas Lapas Wirogunan Yogyakarta siang ini. Barang terlarang itu diduga dilempar oleh seseorang dari balik tembok untuk tahanan.

“Betul. Kami ada informasi ada barang masuk. Lalu kami lakukan pencarian, sekitar jam 12.30 WIB kami temukan di salah satu gang. Barangnya di dalam kresek hitam,” ujar Kepala Lapas Wirogunan Yogyakarta, Zaenal Arifin, Kamis (28/6/2016).

Ilustrasi

Zaenal menyebutkan, 65 butir pil narkoba ini diletakkan di dalam dua bungkus rokok bersama beberapa buah tomat. Ditemukannya di belakang Blok A.

“Jadi tomat itu untuk pemberatnya, biar bisa dilempar dan kalau jatuh tidak bersuara”ungkapnya.

 Setelah diyakini tidak ada lagi barang ataupun benda terlarang lainnya disekitar lokasi ditemukan barang haram tersebut.

Ke-65 butir narkoba tersebut lansung diserahkan ke Polda Yogyakarta untuk ditindaklanjuti mengungkap siapa pemiliknya.

" Pil narkoba tersebut sudah kita serahkan ke Polda DIY untuk diselidiki pemiliknya", papar Zaenal.(PAS)

BAPANAS/Jakarta- Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, hingga saat ini masih ada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi oknum pengedar narkoba di sejumlah lapas, terutama untuk penjara narkotika.

Menurut Yasonna, para petugas yang masih terlibat dalam jaraiangan narkoba didalam lapas telah menjadi penghianat janji tugas yang sudah dibuat.

"Kita harus jujur bahwa di antara kita ada orang-orang yang terlibat menghambakan diri menjadi pengedar di lapas. Menjadi penghianat dari tugas yang sudah kita ikrarkan," turut Yasonna di LP Klas I A Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/4/2016).

Yasonna melanjutkan, hal itu terjadi karena banyaknya permintaan barang haram dari dalam lapas. Selain itu, petugas lapas secara kualitas menurut Yasonna masih kurang.

Menkum HAM Yasonna H Laoly saat HUT PAS ke-52  di LP Cipinang

Yasonna mengungkapkan, program rehabilitasi dari pihaknya hanya dapat menampung 5 ribu tahanan setiap tahunnya. Sementara yang ditahan atas kasus narkoba, bisa lebih dari itu.

"Sisanya ada 55 ribu lagi yg masih ketergantungan di dalam. Pertarungan melawan narkoba harus komprehensif. Bagaimana program ini bisa mengakomodir seluruh tahanan, akan menjadi PR kita bersama," tambah dia.

Dalam amanatnya saat upacara peringatan Hari Pemasyarakatan ke-52, Yasonna berharap agar petugas lapas bisa bersih dari segala macam tindak penyalahgunaan narkotika di dalam penjara.

"Indonesia sedang dalam situasi darurat narkoba dan kita semua di sini harus terus menanggulangi hal itu dengan cara yang benar," tegas Yasonna. (PAS/Liputan6)

BAPANAS/Jakarta- Permasalahan utama di setiap lapas adalah over kapasitas, untuk mengurangi masalah ini Menkum HAM Yasonna H Laoly merencanakan akan membangun blok tambahan disejumlah lapas

"Ini untuk menambah daya tampung lapas. Sementara ini yang prioritas saja (lapas). Ini proyek beberapa tahun kedepan,misalnya penambahan di Nusa Kambangan untuk super max security.

Tahun ini bisa beberapa ribu daya tampungnya misalnya. Nanti kami akan evaluasi lagi," tutur Yasonna di Lapas Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/4/2016).

Dia melanjutkan, dalam proyek tersebut diperkirakan anggaran dana yang diperlukan bisa mencapai Rp 1,6 Triliun. Namun yang baru disediakan hanya sebesar Rp 1 Triliun saja.

Menkum HAM Yasonna H Laoly

"Awalnya saya minta Rp 1,6 Triliun. Tetapi bagian keuangan baru kasih Rp 1 Triliun. Untuk dana saya minta minimal Rp 1,3 Triliun," ujarnya.

Menurut Yasonna, lapas di Indonesia saat ini memang banyak yang melebihi kapasitas. Lapas di Jakarta sendiri misalnya, setiap bulannya warga binaan terus bertambah sekitar seribu orang.

"Ya pasti padat semua, mau bagaimana lagi. Kalau di Jakarta ini paling kita akan oper ke Gunung Sindur, Depok, atau ke Cikarang.

Di sana masih bisa menampung. Sementara untuk di Medan bisa dioper ke Langkat atau Siantar," sambung Yasonna. (PAS/TSA)

BAPANAS/Jakarta- Kaburnya napi wanita melani saat dipekerjakan dirumah dinas kalapas wanta suka miskin membuat Menkum HAM Yasonna Laoly heran dan geram.

Bukan itu saja menkum HAM juga sangat geram kepada kalapas wanita  suka miskin atas kaburnya napi melani, Oleh karena itu, Laoly akan mengevaluasi kinerja Kapalas Wanita Sukamiskin Surya Duma.

"Nanti kita koreksi, tapi kita suruh cek dong duluan. Kan saya kan harus suruh perintah diperiksa dulu itu prosedurnya, benar nggak, benarkah dia memang tinggal PB (Pembebasan Bersyarat), benarkah dia asimilasi," kata Laoly di Istana Negara Jl Veteran, Jakpus, Kamis (28/4/2016).

Terkait adanya pengakuan napi melani kepada kalapas wanita jika melani adalah keponakan dari Menkum HAM,yasonna lansung membantah hal tersebut dengan mengatakan jika sudah sesuai perbuatan dan kasusnya napi melani yakni menipu.

Menkumham Yasonna Laoly                                           Kalapas Surya Duma

"Itu penipu. Memang dia penipu juga, kasusnya kan penipuan. Memang penipu dan sekarang kita suruh, apakah ada kesalahan protap ini yang dilakukan Kalapas," tegasnya.

Yasonna telah memerintahkan agar dilakukan pencarian dan napi melani bisa segera ditangkap.

Orang nomor satu dilingkungan kemenkum HAM ini memastikan, bila Melani berhasil ditangkap maka permohonan pembebasan bersyaratnya(PB) akan dicabut.

" Cari dia sampai dapat, Walau hukumannya tinggal 2 bulan lagi namun kalau nantinya tertangkap saya pastikan PB nya akan dicabut ”,ungkapnya. (PAS/TSA)