Persoalan Kepadatan Penghuni Lapas dan Rutan Harus Jadi Perhatian Pemerintah

eneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju 

JAKARTA,(BPN)- Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju berpendapat, persoalan kepadatan penghuni lapas dan rutan harus menjadi perhatian pemerintah. 

Menurut Anggara, insiden penyanderaan di rutan cabang Salemba, kompleks Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok pada Selasa (8/5/2018) malam hingga Kamis (10/5/2018) pagi berpotensi terjadi di rutan lainnya yang mengalami over-kapasitas. 

"ICJR memandang bahwa persoalan kepadatan penghuni (overcrowded) lapas dan rutan di Indonesia adalah persoalan akut yang tidak kunjung mendapatkan respon memadai dari pemerintah," ujar Anggara melalui keterangan tertulisnya, Jumat (11/5/2018).

"Kerusuhan yang terjadi di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob juga berpotensi terjadi di berbagai Rutan dan Lapas di Indonesia apabila pemerintah tidak segera merespon dengan baik dalam bentuk reformasi pemidanaan dan reformasi lapas dan rutan," ucapnya. 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, menyebutkan bahwa salah satu masalah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut adalah karena adanya kepadatan penghuni di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob. Rutan yang idealnya diisi oleh 64 orang namun dihuni oleh 155 orang narapidana kasus terorisme.

Di sisi lain, alih-alih melakukan reformasi pemidanaan, ICJR memandang pemerintah terus menerus mengeluarkan tindak pidana baru dengan ancaman pidana penjara yang tinggi dalam kebijakan pemidanaan. Termasuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas antara pemerintah dan DPR. 

"Sejak awal, Rutan Salemba Cabang Mako Brimob tidak didesain sebagai Rutan/Lapas untuk diisi tahanan/narapidana yang dalam kategori high risk," kata Anggara.

Selain itu, ICJR juga mendorong agar pemerintah segera membangun dan memperbaiki fasilitas penahanan dan pemasyarakatan yang memadai khusus untuk tahanan dan narapidana yang berkategori high risk seperti tahanan dan narapidana kasus terorisme. (Red/kompas)

loading...