Komnas HAM Minta Menkumham Jelaskan Alasan Dilarangnya YARA Temui Klien di Lapas Batu

Komisioner Komnas HAM Amiruddin

JAKARTA,(BPN)- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang berkantor di  Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk menindaklanjuti serta menyampaikan alasan dilarangnya Tim Kuasa Hukum YARA Aceh bertemu dengan napi Tabrani Poetih yang menghuni Lapas Klas I Batu Nusakambangan.

Baca berita terkait: Merasa Dibola-bola dan Dipersulit Temui Klien, YARA Akan Lapor Ditjenpas ke Komnas HAM

Permintaan Komnas HAM ini disampaikan oleh Komisioner Amiruddin dalam surat dengan nomor 977/K-PMT/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang dilayangkan kepada Menkumham Yasonna H Laoly di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta.

Amiruddin menyampaikan tindaklanjut ini dilakukan oleh pihaknya mengingat Komnas HAM memiliki tugas dan fungsi pemantauan HAM yang telah diatur dalam pasal 89 ayat (3) Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Baca juga: Tim Pengacara YARA Dipersulit Temui Klien Napi Lapas Nusakambangan

Dalam surat tersebut juga meminta Menkumham menjelaskan alasan pelarangan tim kuasa hukum untuk menemui napi kliennya oleh Kalapas Klas I Batu Nusakambangan kepada Komnas HAM paling lambat 30 hari sejak diterimanya surat tersebut.

Di akhir surat tersebut amiruddin mengingatkan menkumham terkait pasal 3 ayat (2) U dang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama didepan hukum " Jo Pasal (1)  huruf h Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Baca juga: YARA Resmi Laporkan Ditjenpas, Lapas Batu Ke Komnas HAM dan Ombudsman

Surat komnas HAM untuk Menkumham

Amiruddin juga kembali mengingatkan menkumham jika sikap mengabaikan merupakan pelanggaran HAM dan meminta menkumham untuk memenuhi kewajiban Hak azasi manusia di Indonesia.

" Pengabaian terhadap warganegara merupakan pelanggaran hak azasi manusia, saudara selaku dari pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memenuhi hak azasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 ",tegas amiruddin dalam surat yang dikirimkan kepada Menkumham. (Redaksi)

loading...