BAPANAS NEWS

Bertempat di lapangan olahraga, upacara diikuti oleh seluruh petugas Lapas Lubuklinggau dan perwakilan warga binaan. 

Kalapas Lubuklinggau, Hamdi Hasibuan bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat dari Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini. 

Yang berisikan tentang makna tema yang diusung pada Peringatan hari pahlawan tahun ini yang mana diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. 

Mengingat Indonesia merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral.

“Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan Bangsa dan Negara,” ucap Kalapas.

Diakhir amanatnya Kalapas mengajak semua petugas agar turut serta membangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin Sejahtera.

“Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” ucap Kalapas mengakhiri amanatnya.(Hamdi Hasibuan)

Pertemuan ini membahas kerjasama, sinergitas, dan upaya dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Aceh. Meurah Budiman menyambut baik kehadiran Kepala BNNP Aceh dan mengungkapkan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi masalah peredaran narkoba di Aceh. 

"Kami sangat mengapresiasi pertemuan dengan BNNP Aceh dalam upaya pemberantasan narkoba. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Aceh, khususnya Lapas dan Rutan bebas narkoba," ujar Meurah.

Selanjutnya, Kepala BNNP Aceh, Rudy Ahmad Sudrajat menyampaikan komitmen dalam mendukung langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba. 

"Kerjasama yang erat antara Kemenkumham Aceh dan BNNP Aceh sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal dalam upaya pemberantasan narkoba. Kami siap bekerja sama untuk melindungi masyarakat Aceh dari ancaman narkotika," kata Ahmad.

Pertemuan ini juga  membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh kedua lembaga guna memperkuat sinergitas dan efektivitas pemberantasan narkoba.

Kakanwil Kemenkumham Aceh dan Kepala BNNP Aceh menyatakan akan bersinergi dan bekerja sama secara intensif guna mencapai hasil yang optimal dalam upaya pemberantasan narkoba di Aceh.(Humas)

Razia yang dilakukan mulai dari pukul 19.30 wib diawali dengan arahan dari Kalapas Lubuklinggau yang mana beliau dalam hal ini mengatakan selain sebagai deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban Razia ini juga sebagai bentuk komitmen Lapas Lubuklinggau untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari Handphone, Pungli dan Penyahgunaan Narkoba (HALINAR).

Selanjut Hamdi juga menghimbau kepada seluruh petugas untuk senantiasa berhati-hati dan tetap waspada terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dengan bekerja sesuai SOP dan tidak bekerjasama maupun membantu warga binaan memasukkan barang-barang yang terlarang ke dalam Lapas. 

“Jangan nada yang menjadi pengkhianat mari bersama-sama kita menjaga integritas dalam bekerja, laksanakan tugas sesuai SOP dan selaui rutin melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban Lapas Lubuklinggau,” tegas Hamdi.(Hamdi Hasibuan)

Sejumlah kasus napi melakukan pengendalian narkoba berhasil diungkap oleh aparat kepolisian namun tidak sedikit juga tidak dapat dibuktikan keterlibatan napi peredaran narkoba.

Baru-baru ini redaksi berhasil mendapatkan informasi keterlibatan seorang napi lapas kalianda dalam mengendalikan dan mengedarkan narkoba.

Artamus rahmat Hidayat bin kailani sebelumnya merupakan napi yang menghuni lapas kalianda.

Disana dirinya mendapatkan sejumlah fasilitas dalam menjalankan bisnis narkoba jenis ganja seperti penggunaan handphone yang bebas digunakan tanpa dilarang hingga ruang selnya yang tampak mewah dibandingkan kamar hunian napi lainnya yang harus tidur berdesakan.

Menurut informasi yang diterima redaksi napi artamus menjalankan bisnis jual beli narkoba jenis ganja dari balik lapas kalianda sudah lama dilakoninya dan telah menjadi rahasia umum diantara penghuni lapas.

“ Kalau si artamus itu memang di lapas kalianda jual ganja didalam dan itu semua tahu kok bukan saja napi pegawai sampai kalapas juga tahu,ada sesetorannya sampai ke pimpinannya bang “,ungkap salah seorang mantan napi lapas kalianda yang beberapa pekan lalu bebas.

Menurut mantan napi tersebut,artamus bukanlah satu-satunya napi yang bisa mengedarkan narkoba di lapas kalianda namun ada beberapa napi lainnya yang memiliki bisnis haram tersebut.

Pasca beredarnya foto artamus di media sosial napi tersebut pihak lapas kalianda merasa kebakaran jenggot lansung memindahkan napi artamus ke lapas metro lampung.

“ Kemarin ada di posting di facebook, sibuk semua pejabat-pejabat lapas kalianda, lansung mereka pindahkan ke lapas metro istilahnya mereka cuci tanganlah bang “,ungkapnya.

Dari info kami diterima redaksi hingga saat ini napi artamus berada di lapas metro lampung dan masih menjalankan bisnis narkobanya.

Kadivpas Kemenkumham Lampung Danang saat dikonfirmasi redaksi mengatakan jika pihaknya sedang melakukan cek dan ricek atas infomasi napi artamus.

Kadivpas Danang mengatakan jika nantinya akan ditindak jika informasi tersebut benar.

Adapun UPT tersebut meliputi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon serta Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi dan para Kepala Divisi di Aula Kantor Wilayah dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Kantor Wilayah bersamaan dengan peluncuran PP Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna L. Laoly dalam sambutan menyampaikan bahwa tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Yasonna juga menjelaskan Stranas BHAM merupakan panduan-panduan yang rill dan lebih detail bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM. 

‘’Terkini, Saya bersama Dirjen HAM dan tim internal sedang menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHAM terkait dengan mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah BHAM,” tutur Yasonna.

Pada acara yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) ini, Menkopolhukam Mahfud MD turut hadir secara langsung untuk mengukuhkan Gugus Tugas Nasional (GTN BHAM). 

Proses pengukuhan dilakukan dengan penyematan pin secara simbolis oleh Menkopolhukam kepada MenkumHAM selaku ketua GTN BHAM, para pejabat tinggi negara, dan perwakilan APINDO, KADIN, serta HIPMI yang terlibat dalam GTN BHAM.(humas)

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Siborongborong.

Pada kesempatan ini, Kalapas Siborongborong Krisman Ziliwu mengajak Kapolsek Siborongborong AKP S.Purba,SH,MH dan Kanit Reskrim Polsek Siborongborong Ipda Kristopel Hutasoit keliling blok hunian menyapa warga binaan dan melihat langsung kondisi keamanan dan pembinaan kepada warga binaan termasuk melihat proses pengolahan makanan bagi warga binaan di dapur Lapas.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Kelas IIB Siborongborong terutama untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba,pungli dan gangguan Kamtib lainnya.

“Kami berharap sinergitas antara Lapas Kelas IIB Siborongborong dan APH yang sudah terjalin selama ini semakin erat lagi kedepannya dan kegiatan ini sebagai salah satu aksi nyata dan keseriusan kami untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba,pungli dan gangguan kamtib lainnya di Lapas Kelas IIB Siborongborong” ujar Krisman Ziliwu.(rilis)

Dalam kegiatan ini Hamdi menyapa warga binaan dengan mendengarkan saran dan keluh kesah warga binaan, beliau juga menjelaskan aturan yang harus diikuti oleh warga binaan selama menjalani masa hukuman di lapas lubuklinggau. 

Selain kewajiban yang harus dijalani Kalapas juga mengatakan bahwa warga binaan berhak mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pihak lapas, seperti tempat beribadah, cek Kesehatan, layanan integrasi, pengelolaan bahan makanan yang layak serta sarana air bersih.

“Selama menjalani masa hukuman ikuti peraturan yang ada serta hindari pelanggaran yang bisa menyebabkan kalian menerima sanksi, jika terdapat masalah dan kendala laporkan ke petugas yanag berjaga,” ungkap Hamdi.(Hamdi Hasibuan)