BAPANAS NEWS

Bersama seluruh Pejabat Struktural dan staf, Kepala Lapas Binjai, Theo Adrianus menuju langsung ke kediaman penerima bantuan yang mengalami stunting, dan didampingi oleh Yang mewakili Wali Kota,Staf Ahli Wali Kota Binjai Bid Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan,dr. Heri Hendri, Sp.PD; Asisten Bid Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Binjai Aldi Agustian, S.Sos.,MM;Camat dan Kepala Puskesmas Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Timur;Serta Technical Assistant Satgas Stunting BKKBN Sumut.

Kalapas Binjai menerangkan bahwa pada kegiatan Bakti Sosial Pengentasan Stunting ini diserahkan sebanyak 19 Paket berupa Susu, Bahan Sembako dan Beras yang langsung disalurkan kepada warga yang mengalami stunting di Kota Binjai.

“Kita sama-sama menyadari bahwa pengentasan stunting menjadi perhatian bersama dan kita mengambil bagian untuk peduli, khususnya dalam rangka HDKD.

Kalapas juga mengungkapkan pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan amanat Presiden RI yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

"Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, serta menjadikan anak-anak kita sehat dan memiliki masa depan yang cerah,” Tandas Theo.(Humas/ZH).

Kegiatan ini dipimpin lansung kalapas siborong-borong Parlindungan Siregar.

Dengan mengenderai sepeda motor kalapas beserta pejabat struktural  dan staf menuju ke rumah warga penerima bansos.

Kalapas dan jajaran menyalurkan lansung bantuan soaial kepada warga yang membutuhkannya.

Disamping menyalurkan bansos, dokter lapas siborong-borong juga memberikan sosialisasi dan konsultasi  tentang stunting kepada masyarakat.

Sebanyak 13 warga yang berdomisili dikecamatan siborong-borong menerima bansos.

Kalapas Siborong-borong Parlindungan Siregar Amd.IP.SH.MH berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

" Saya berharap bakti sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lapas yang mengalami stunting sehingga kebutuhan akan gizi terpenuhi dan menambah asupan gizi bagi anak  yang mengalami stunting ",ujar parlindungan disela-sela kegiatan penyerahan bansos kepada warga.

Selain bakti sosial dalam rangka hari lahirnya Kemenkumham ke-78 tersebut,berbagai acara juga di laksanakan seperti donor darah dan pekan olahraga.(red)

Banda Aceh – Lilik Sujandi resmi menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh setelah Meurah Budiman harus menjalankan tugas baru sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tamiang.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor : SEK-KP.04.02-512 yang ditandatangani langsung oleh Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Hari pertama bertugas, Lilik Sujandi langsung menggelar pertemuan secara langsung dengan para Kepala Divisi, pejabat struktural, dan dikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di seluruh Aceh. Kakanwil Meurah Budiman pun turut serta mengikuti secara virtual dari Pendopo Bupati Aceh Tamiang.

Ia mengatakan, pertemuan ini merupakan koordinasi penyampaian peran dan wewenang Plh. Kakanwil Kemenkumham Aceh serta tata kelola muatan tugas yang harus dikonsultasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Definitif.

“Pertemuan ini diharapkan membuka ruang komunikasi dan konsultasi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar sesuai dengan perencanaan awal serta untuk mengonsolidasikan program,” ujar Lilik, Kamis (27/7/2023) di Aula Bangsal Garuda.

Mengutip pesan Sekjen Kemenkumham, Lilik mengungkapkan dalam menjalankan tugas setiap wilayah mempunyai kearifan lokal (local wisdom) tersendiri yang harus dihormati. Kendati demikian, hal ini menurutnya harus diselaraskan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Disisi lain, secara terang-terangan Ia pun meminta dukungan dari jajaran Kemenkumham Aceh terutama Kakanwil Meurah Budiman. Sebab, untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan komunikasi yang intens dengan semua pihak yang terlibat.

“Oleh karena itu, mengingat cakupan wilayah kerja yang luas, maka dibutuhkan pengendalian informasi yang masif sehingga distribusi informasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan miss communication. Harapannya kita dapat menjalankan tugas dan fungsi Kemenkumham dengan baik,” sambungnya.

Sebelumnya, para Kepala Divisi telah melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sejauh ini. Lilik Sujandi mendengar langsung progress yang disampaikan secara bergiliran terkait dengan realisasi anggaran, proses pembangunan, isu pemasyarakatan dan keimigrasian, hingga rencana program kedepan.

Sementara itu, Meurah Budiman berharap kehadiran Lilik Sujandi sebagai Plh. diharapkan berdampak positif bagi Kemenkumham Aceh. Ia juga secara pribadi berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan tugasnya selama di Aceh.

“Saya yakin, kehadiran Pak Lilik memberikan dorongan secara moril bagi jajaran Kemenkumham Aceh,” pungkas Meurah.

"Pada hari ini keberadaan kita disini dapat menjadikan suatu kekuatan untuk mendukung komitmen kita bersama, dalam mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bebas dari praktik Pungutan Liar, dan secara umum pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," ujar Razilu di Auditorium Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Selasa (25/07/2023). 

Selain Kakanwil Tejo Harwanto, penyematan turut dilakukan kepada Kakanwil Jawa Barat dan Kakanwil DKI Jakarta. Penyematan secara mandiri juga dilakukan Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf, Kepala Divisi Pemasyarakatan Masjuno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah secara langsung dan kepala divisi seluruh Indonesia secara virtual. 

Inspektur Jenderal Razilu juga menghimbau para satgas UPP untuk melaksanakan 10 (sepuluh) langkah-langkah pembaruan yang kontemporer sesuai dengan kondisi teraktual saat ini. 

Dengan dikukuhkannya Satgas UPP ini menjadi langkah awal dalam penguatan pengendalian dan pengawasan pada seluruh aspek pelaksanaan kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham di Seluruh Indonesia dalam mewujudkan harapan masyarakat untuk dapat memberikan pelayanan yang bebas dari pungutan liar. 

Selain itu melalui penyematan Pin UPP ini diharapkan para satgas UPP mampu menjalankan tugas dalam pemberantasan pungli dalam rangka percepatan penyelesaian pungli dan meningkatkan kepercayaan publik.

Hal ini selaras dengan harapan Inspektur Jenderal Razilu yang mengajak seluruh jajaran untuk merevitalisasi dan menggelorakan pemberantasan pungli dengan pendekatan yang efektif dan terkoordinasi

"Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang berintegritas, berprinsip, yang handal dan berkualitas, terus meningkatkan kompetensi, berkomitmen  dan konsisten untuk melakukan penertiban dan pencegahan terjadinya praktik pungutan liar,"tegas Razilu

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Tejo Harwanto menyatakan rasa terima kasihnya atas amanah yang telah diberikan Inspektur Jenderal dan mendukung pemberantasan pungutan liar pada pelayanan publik di Indonesia.

"Sesuai dengan harapan yang disampaikan Bapak Inspektur Jenderal kita semua dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bebas dari praktik Pungutan Liar, dan secara umum pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tuturnya (Humas Kemenkumham Banten)