BAPANAS/JAKARTA– Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, mengatakan membeludaknya narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Indonesia akibat tersandung kasus narkoba.
Oleh karena itu, lapas di Indonesia saat ini dianggap sudah melebihi batas kapasitas. Desmond menilai, banyaknya narapidana kasus narkoba tersebut telah menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jumlah napi yang membludak itu bukan saja berefek besar pada anggaran makan napi, tetapi Juga menuntut anggaran untuk pos-pos belanja lainnya," ujar Desmond ditemui di acara diskusi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).
Menurut Politikus Partai Gerindra tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) paling banyak meminta anggaran untuk pembangunan Lapas baru di berbagai daerah Indonesia.
"Pos yang rajin meminta Kemenkumham kepada Komisi III DPR adalah untuk pembangunan penjara. Dari APBN tahun anggaran 2010 hingga tahun 2015 saja biaya pembangunan ini mencapai angka Rp4,233 triliun," paparnya.
"Sedangkan untuk 2016 pembangunan penjara sudah menelan biaya sebesar Rp715 miliar. Menjadikan pembangunan penjara sebagai solusi utama, tentu tidak tepat, apalagi jika diingat APBN kita amat terbatas," tutupnya. (Okezone)
Oleh karena itu, lapas di Indonesia saat ini dianggap sudah melebihi batas kapasitas. Desmond menilai, banyaknya narapidana kasus narkoba tersebut telah menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jumlah napi yang membludak itu bukan saja berefek besar pada anggaran makan napi, tetapi Juga menuntut anggaran untuk pos-pos belanja lainnya," ujar Desmond ditemui di acara diskusi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).
Menurut Politikus Partai Gerindra tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) paling banyak meminta anggaran untuk pembangunan Lapas baru di berbagai daerah Indonesia.
"Pos yang rajin meminta Kemenkumham kepada Komisi III DPR adalah untuk pembangunan penjara. Dari APBN tahun anggaran 2010 hingga tahun 2015 saja biaya pembangunan ini mencapai angka Rp4,233 triliun," paparnya.
"Sedangkan untuk 2016 pembangunan penjara sudah menelan biaya sebesar Rp715 miliar. Menjadikan pembangunan penjara sebagai solusi utama, tentu tidak tepat, apalagi jika diingat APBN kita amat terbatas," tutupnya. (Okezone)
loading...
Post a Comment