BAPANAS NEWS

Tarutung - Demi meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Siborongborong terima surat perizinan Lembaga Pelatihan Khusus ( LPK ) dari Dinas Ketenagakerjaan Kab Tapanuli utara, selasa (21/03). 

Kepala Lapas Siborongborong, Parlindungan Siregar,A.Md.IP,SH beserta jajaran menerima langsung surat perizinan Lembaga Pelatihan Khusus  yang diberikan oleh Kepada Dinas Ketenagakerjaan, Drs. Sofian Simanjuntak. 

Parlindungan Siregar mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pemkab Tapanuli Utara khususnya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Taput atas terjalinnya kerjasama yang baik antara Lapas dengan Dinas ketenaga kerjaan pemkab taput.

"Ini adalah anugrah yang besar bagi Lapas Siborongborong terutama Untuk Warga Binaan (WBP) karena dengan surat perizinan ini maka kami Dapat dengan lebih bersinergi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap Warga Binaan agar memiliki keterampilan dan kreatifitas yang baik untuk menjalani kehidupan kedepanya" ucapnya.(rilis)

Kedatangan Kalapas Siborongborong, Parlindungan Siregar, A.Md.IP, SH  bersama Kasi Binadik,Serasi ,SH dan Kasubsi Registrasi, Dorhem Siallangan ,SH disambut oleh Pembina KPU dan Tim KPU. Kalapas Siborongborong menyampaikan bahwa koordinasi dengan Tim KPU merupakan salah satu cara untuk memelihara dan mendata daftar pemilih secara terus menerus dan berkelanjutan. 

Tim dari KPU juga menjelaskan khusus warga binaan yang ada di dalam Lapas tidak mungkin mengurus pindah memilih, sehingga pendataan akan dilakukan berdasarkan NIK, alamat dan penanggung jawab selanjutnya KPU akan menyediakan surat suara dan TPU khusus di Lapas Siborongborong.

Parlindungan menyampaikan jika Lapas Siborongborong siap memenuhi hak keperdataan warga binaan dalam penyelenggaraan pemilu serta akan terus melakukan koordinasi terkait pendataan jumlah warga binaan di Lapas yang memiliki hak pilih, sehingga seluruh warga binaan yang memenuhi syarat bisa terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024 mendatang. 

“kami beharap terkait permintaan TPS Khusus di Lapas berjalan dengan baik sehingga kendala-kendala yang di hadapi agar tidak menjadi masalah dalam pemenuhan hak konstitusi bagi warga negara khususnya warga binaan Lapas Siborongborong”.(Rilis)

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan Digital Government Award dalam kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam acara SPBE Summit 2023, Senin (20/03/2023) di Hotel Kempinski Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan hasil evaluasi SPBE Kemenkumham telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019.

"Pada evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18. Kemudian pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,68 dan ditargetkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan." tutur Andap.

Penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham memungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit, baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal, untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.

"Kemenkumham ingin semua layanan publiknya bebasis digital. Saat ini tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM," jelas Andap.

Selain itu, SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan.

"Komitmen Kemenkumham yaitu pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," ungkapnya.

Digital Government Award sendiri merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik. Penghargaan bagi Kemenkumham diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM.

Melalui ajang ini, Kementerian PANRB berharap meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.(rilis)

Video terkait:

Calang - Sehubungan dengan kunjungan kerja Tim Dinas Kesehatan Aceh Jaya, dalam rangka pemantauan dan pemeriksaan terhadap kelayakan ruang klinik kesehatan dan sanitasi dapur umum pada Lapas Kelas III Calang, Senin(20/03).

Kepala Lapas Kelas III Calang Rusli yang diwakili oleh Kasubsi Pembinaan Riki Ketaren bersama Tim Dinkes Aceh Jaya, memantau dan mengecek langsung kondisi ruang klinik kesehatan dan dapur umum Lapas Kelas III Calang, pengecekan dilakukan mulai dari kondisi klinik kesehatan kemudian dilanjutkan kondisi dalam dapur, mulai dari saluran air bersih, dan sanitasi limbah buangan dari dapur umum.

Dalam rangka memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat  Laik Higiene, Lapas Kelas III Calang sejauh ini telah berupaya memaksimalkan pelayanan dibidang pengolahan bahan makanan untuk warga binaan, yaitu salah satunya menjaga kebersihan dapur secara rutin, baik kebersihan peralatan dapur, kebersihan kondisi didalam dapur, kebersihan saluran air bersih maupun kebersihan saluran sanitasi pembuangan limbah dari dapur, pungkas Kalapas Calang Rusli.

Untuk ruang klinik kesehatan, sejauh ini Lapas Kelas III Calang telah memaksimalkan fungsinya, yaitu sebagai sarana untuk memberikan pelayanan bagi warga binaan yang sedang sakit. 

Melalui penandatanganan MoU dengan Puskesmas Calang sejauh ini Lapas Calang juga sudah menyediakan tenaga medis bantuan, baik dokter maupun perawat dari Puskesmas Calang guna untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian resep obat secara langsung bagi warga binaan yang sakit, tambah Rusli.

Untuk dapur umum, kontrol dan pengawasan ketat sejauh ini telah dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas III Calang dan petugas koordinator dapur guna untuk menjaga standarisasi kebersihan dapur umum sesuai SOP kelayakan pengolahan bahan makanan bagi warga binaan.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan juga bahwa hasil dari pemeriksaan dan pemantauan kondisi ruang klinik kesehatan dan kondisi dalam dapur umum khususnya saluran sanitasi buangan limbah dapur akan dilakukan evaluasi kembali oleh Tim Dinas Kesehatan Aceh Jaya sebagai salah satu syarat uji kelayakan untuk penerbitan Sertifikat izin klinik dan Laik Higiene.

Giat pemeriksaan dan pemantauan kondisi klinik kesehatan dan dapur umum Lapas Kelas III Calang dalam rangka untuk penerbitan sertifikat izin klinik dan Laik Higiene oleh Tim Dinas Kesehatan Aceh Jaya telah berjalan dengan aman dan terkendali.(Rilis)

SITARO- Kalapas Tagulandang Alfred Awoah ikuti rakor bersama KPU Provinsi Sulawesi Utara. 

Rakor yang dilaksanakan di Hotel Yama Resort Minahasa, Tondano ini di ikuti oleh seluruh Jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis,Senin (20/03).

Rakor tersebut membahas terkait persiapan penyusunan TPS lokasi khusus dan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk daftar pemilih sementara (DPS).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lanny Ointu selaku Ketua Devisi Perencanaan , Data dan Informasi mewakili Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon. 

Pada kesempatan ini Kalapas Tagulandang melakukan koordinasi tentang persiapan penyusunan TPS lokasi semetara di semua Lapas dan Rutan yang berada di wilayah Sulut. 

Penjelasan umum yang disampaikan yaitu tentang mekanisme pelaksanaanya,demikian juga Lanny meminta kepastian data warga Binaan yang berada di Lapas dan Rutan yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang di daftarkan pada TPS khusus akan tetap berada di Lapas atau Rutan. 

Saat ini jumlah warga binaan Lapas Tagulandang yang telah terdaftar pada DPS berjumlah 25 orang yang telah memenuhi syarat sebagai DPS di Lapas Tagulandang dan akan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. 

Sejumlah data akan dilakukan update kembali berkenaan terdapat beberapa warga binaan yang akan bebas sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan agar tidak terjadi pemilih ganda, Lenny juga meminta kerjasama Lapas/ Rutan untuk memeriksa kembali data terkait kapan warga binaan akan bebas dan kembali. 

Jika warga binaan tersebut diperkirakan keluar dari Lapas atau Rutan ketika hari Pemilu tiba , maka harus didaftarkan sesuai alamat KTP nya. 

Pemilih tersebut akan di coret namanya dari DPS di Lapas/Rutan dan akan di ganti pada alamat asalnya agar tidak ganda.(rilis)

TEBINGTINGGI- Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Tebing Tinggi yakni, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tebing Tinggi dan TNI. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing Tinggi langsungkan razia gabungan dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Selain itu, kegiatan razia tersebut sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023 dengan Pemasyarakatan Bersih – Bersih yang dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia.

Tepatnya, jumat malam pukul 19.00 wib seluruh petugas beserta tim gabungan dari Lapas Tebing Tinggi berkumpul dihalaman apel pegawai Lapas Tebing Tinggi. Dibuka dengan briefing, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Anton Setiawan selaku pembina menyampaikan ini merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan setiap harinya sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan, bukan hanya ceremonial semata, laksanakan razia dengan sopan tegas dan teliti.

“Hari ini kita akan menyusuri setiap kamar hunian. Hal ini juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan tahun ini, mohon untuk tetap melaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjaga sopan santun saat melakukan kegiatan penggeledahan, tetap gunakan prinsip humanisme, hitung-hitung kita ini mengganggu jam istirahat mereka,” pungkasnya.

Kali ini, sasaran penggeledahan adalah kamar hunian diblok laki-laki. Selain menyisir setiap sudut kamar, petugas juga menggeledah satu per satu warga binaan pemasyarakatan (wbp). Hal itu, guna antisipasi adanya benda-benda berbahaya. 

Dari razia gabungan itu ditemukan sejumlah barang terlarang yang beredar di kamar narapidana, seperti alat berbahan logam, korek api, dan beberapa set kartu remi serta barang lainnya. Dari hasil temuan tersebut tidak ditemukan barang-barang seperti narkotika maupun handphone. 

Kegiatan Razia ini pun berjalan lancar sampai selesai, warga binaan pun begitu kooperatif saat kegiatan penggeledahan ini digelar. Diakhir kegiatan, Kalapas Anton menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas pemasyarakatan dan aparat TNI/BNNK yang terlibat dalam kegiatan razia gabungan yang berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

"Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan razia pada malam hari ini. Semuanya berjalan dengan tertib dan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik tanpa hambatan," pungkasnya.(Rilis)

SIBORONGBORONG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong melakukan gotong royong dan bersih bersih bersama seluruh pegawai di sepanjang jalan menuju Lapas pada Kamis (16/03). 

Diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Siborongborong, Parlindungan Siregar, A.Md.IP, SH,  pejabat struktural dan pegawai Lapas dan juga melibatkan warga binaan dengan pengawasan secara melekat. Kegiatan dimulai pada pagi hari setelah Apel Pegawai.

Berbagai perlengkapan kebersihan digunakan pada giat tersebut, mulai dari parang, mesin pemotong rumput, sapu lidi, serta cangkul untuk membersihkan tanah tumpukan tanah di jalanan dan lumpur di selokan yang menyebabkan air tersumbat.

Selaku Kepala, Parlindungan memberikan apresiasi kepada seluruh petugas dalam kegiatan gotong royong tersebut.

 “Saya sangat apresiasi sekali terhadap seluruh jajaran yang ikut serta dalam bergotong-royong melakukan pembersihan sekitaran lingkungan area lapas. Seluruh petugas antusias dan bersemangat, ini merupakan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedikit peran yang bisa kita lakukan, sangat berarti bagi orang lain” pungkasnya.(rilis)