JAKARTA,(BPN)- Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendapatkan penghargaan peringkat ke III Dalam Mendorong E-Gov dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (TUSI) di lingkungan Kemenkumham dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly yang diterima oleh Inspektur Jenderal (Itjen) Kemenkumham, Aidir Amin Daud pada kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2018, Jakarta (02/06).
Selain Peringkat ke III, pada Peringkat ke II diberikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedangkan Peringkat ke I diberikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertempat di Puri Ratna Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta dan dihadiri oleh Anggota I BPK RI, Menkumham, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Oumbudsman RI, Tim SIMAN Kemenkopolhukam, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Pratama di lingkungan Kemenkumham.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM atas penghargaan yang diberikan kepada Unit Pusat dan Kanwil yang berprestasi, “sehingga penghargaan ini dapat memicu semangat bagi Unit Kerja yang baru saja menerima penghargaan maupun yang belum menerima penghargaan”.
Saya sangat berkesan dengan gerakan KAMI PASTI, yang digalakan oleh Internal Kemenkumham sejak tahun 2015. Gerakan ini merupakan bentuk Reformasi Birokrasi dalam mengubah budaya kerja ASN yang sering di cap selalu berada pada zona aman. PASTI yang merupakan kepanjangan dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, dan Inovatif. Dimana PASTI itu sejalan dengan SMART ASN tahun 2024 yang telah dijelaskan dimana-mana, kesannya.
Sebelumnya, Amzulin Rifai Ketua Oumbudsman RI mengatakan, ada 2 poin penting yang saya ambil dari Mars Kemenkumham. Poin pertama yaitu menjadi bangsa kelas dunia. Sedangkan poin kedua yaitu Pelayanan Prima. Negara kita sangat ingin menjadi bangsa kelas dunia dengan kemampuan kita memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini, ucapnya
Kemudian, Rapat Kerja Kemenkumham ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pengendalian jajaran Kemenkumham yang merupakan bagian dari pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal, sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
Sesuai penilaian dari BPKP, saat ini kapabilitas APIP Itjen Kemenkumham berada pada level 3 yaitu Integrated dan mempunyai komposisi dan kompetensi SDM bersertifikat, kata Agung Sampurno, Anggota I BPK RI.
“Kesulitan itu yang membuat kita takut. Hadapi masalah, cari solusi untuk menghendel masalah-masalah yang ada”, pesan Yasonna.
Selanjutnya, Yasonna minta kepada seluruh jajaran Kemenkumham dalam beberapa hal, antara lain:
1. Belanjakan anggaran negara secara ekonomis, efektif dan efisien. Sebagaimana pada tema kita hari ini, Value for Money. Uang yang ada saat ini sangat berharga dan sulit didapatkan, perlu ke hati-hatian, kecermatan dan tanggung jawab dalam membelanjakannya secara benar.
2. Mulai berfikir dan bertindak untuk menghasilkan yang optimal, “jangan pernah berpuas diri”.
3. Kedepan saya tidak mau ada pembiayaan besar terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya kegiatan pendukung.
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama, baik di Pusat maupun di daerah untuk melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja. Cek dan cermati, apakah sudah menggambarkan output, outcome atau inpact secara luas kepada publik. Ini penting dilakukan, karena indikator kinerja ini agar berdampak pada pengendalian.
5. Kepada Para Pimpinan Madya, saya minta Rapat Koordinasi ini menjadi bahan rekomendasi kita dalam melakukan penataan organisasi, penataan SDM, dan penataan anggaran.
Saya berharap, khususnya para kakanwil, “teruslah bekerja keras, terus berinovasi dan teruslah belajar. Keep learning. Don’t stop learning”, harap Yasonna di akhir sambutannya.
Rakor ini akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 2 s.d 4 Juli 2018 dengan peserta rapat kerja sekitar 236 Orang yang terdiri dari seluruh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham dengan acara kegiatan meliputi Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Tunas Integritas dan Pelaksanaan Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2018. (Red/Rls)
loading...
Post a Comment