JAKARTA,(BPN)- Balitbang Hukum dan HAM bertugas dalam Apel Pagi Rutin Kementerian Hukum dan HAM. Bertindak sebagai pembina upacara, Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, F. Haru Tamtomo serta komandan upacara Kabid Litbang Masyarakat dan Budaya Hukum, Mohammad Ramdan, Senin (19/2/2018).
Dalam amanah apel, Haru menyampaikan target Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tahun ini, penilaian Kemenpan RB terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 dengan total nilai 78,42. Meski begitu, ada beberapa aspek yang mengalami penurunan salah satunya di bidang Pengawasan Penegakan WBK/ WBBM. Ini menjadi catatan penting bagi peningkatan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM ke depannya.
Haru menuturkan bahwa di awal 2018 Yasonna Laoly telah menandatangani deklarasi Zona Integritas. Ini menunjukkan komitmen kementerian dalam mengupayakan Reformasi Birokrasi. Kementerian Hukum dan HAM menargetkan, di pertengahan 2018 terdapat satker tingkat eselon 3 dan/atau 4 yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM.
Untuk itu, staf ahli Kementerian Hukum dan HAM bersama peneliti dari Balitbang Hukum dan HAM telah menyusun instrumen survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang pelayanan publik untuk seluruh satker. Adanya instrumen ini berfungsi untuk menyamakan standar kompetensi yang nantinya menjadi guidelines tiap satker dalam mencapai target WBK/WBBM.
Di akhir amanah, Haru menyampaikan harapannya kepada seluruh unit eselon 1 untuk secara sinergis mendukung target kinerja di atas. Menurut Haru, pencapaian target ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan HAM yang telah menerima kenaikan renumerasi sebesar 80% di tahun sebelumnya. (Red/Rls)
loading...
Post a Comment