 |
| Lapas sukamiskin |
Mereka merupakan pengunjung lapas khusus terpidana kasus korupsi. Berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Hampir tiap hari jejeran mobil mewah selalu nangkring di parkiran. Sudah jadi pemandangan wajar.
Biasanya para pengunjung bukan hanya keluarga. Banyak pula kerabat dekat hingga rekan bisnis. Tak jarang mereka datang gerombolan. Hanya untuk menemui satu orang. Lalu menggelar pertemuan. Bahas segala urusan. Semua penting. Dari pribadi, politik hingga masalah cuan.
Untuk waktu kunjungan tak perlu dipikirkan. Petugas Lapas Sukamiskin memberi kelonggaran. Para tamu bisa bertemu hingga sore. Tak perlu khawatir bakal diusir. Meski ada aturan pengunjung diberi waktu hanya satu jam.
"Santai saja," ujar salah seorang napi korupsi kepada kami pekan lalu. Ketika itu merdeka.com berkesempatan bertemu di dalam lapas.
Pertemuan kami dengan sang napi korupsi bahkan hingga dua jam. Banyak hal diperbincangkan. Dalam obrolan kami, sempat menyinggung soal urusan pribadi, masalah hukum, hingga politik Tanah Air. Rata-rata mereka mengikuti. Sebab tak perlu khawatir ketinggalan informasi. Selalu ada ponsel di tangannya.
Ada puluhan koruptor menjalani hukuman di sana. Penelusuran kami, banyak nama tenar dalam kasus korupsi Tanah Air asyik wara-wiri.
Mereka di antaranya tersangka kasus suap reklamasi Muhammad Sanusi, bekas ketua hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho. Hingga pengacara kondang terlibat terlibat kasus suap, OC Kaligis. Beberapa penghuni lapas lain dikatakannya tengah berada di kamar.
Gelaran pertemuan biasanya di saung beratapkan jerami. Tempat ini nyaman. Jumlahnya belasan. Tersedia sofa, kursi kayu hingga meja. Tak perlu takut kepanasan. Dalam tiap saung juga disediakan kipas angin.
Sedangkan untuk jamuan, pengunjung tak perlu memikirkan. Pasti kenyang. Ada orang-orang siap disuruh para napi korupsi. Mereka bersedia diperintah untuk mempersiapkan pelbagai kudapan. Mulai minuman hingga cemilan. Bahkan bisa diminta memesan makanan dari luar.
Bila napi korupsi ingin pelesiran pun bisa. Seperti dilakukan terpidana pengadaan sistem komunikasi radio terpadu Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo, beberapa waktu lalu. Memakai alasan sakit. Tapi rupanya mampir ke apartemen. Lokasinya tak jauh dari Lapas Sukamiskin. Karena kasus ini, Anggoro lalu dipindah ke Lapas Gunung Sindur.
Tidak ketatnya penjagaan di lapas khusus napi korupsi sudah diendus Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak lama. Mereka juga menilai penjara khusus ini tidak relevan. Justru membuat para koruptor semakin besar.
"Pada titik tertentu, pemerintah harus mempertimbangkan apakah jangan-jangan lapas khusus napi korupsi seperti lapas Sukamiskin itu tidak relevan lagi. Karena justru membuat kekuatan para koruptor terkonsolidasi," ujar Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lola Ester, kepada merdeka.com.
Penegakan aturan menjadi masalah berulang. Sekaligus kelemahan. Meski begitu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) enggan mengakui. Mereka berkukuh tidak membedakan antara napi korupsi dengan kasus lainnya. Bahkan mengancam memberi sanksi. Termasuk kepada kepala hingga petugas lapas.
"Ya itu merupakan pelanggaran tata tertib, narapidana bisa dapat hukuman disiplin, termasuk haknya selama di rumah tahanan dicabut dalam kurun waktu tertentu," tegas Plt. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Ma'mun, kepada merdeka.com pada Selasa pekan ini.
Pihaknya juga menantang warga melaporkan bila menemukan penyimpangan dalam rutan. Terlebih harus disertai bukti. Sehingga bisa memberi tindakan tegas.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus wakil ketua Hak Angket KPK, Taufiqulhadi, justru merasa adanya alat komunikasi di lapas khusus napi korupsi tak ada urgensinya. Apalagi diyakini para penghuni lapas tidak melakukan transaksi jual beli narkoba. Kondisi diyakini dirinya berbeda dengan penghuni lapas kasus lain.
Politisi Partai Nasdem bahkan merasa penting napi korupsi harus dipisah. "Ya memang mereka di sana itu ada kelebihan dan tidak bercampur dengan narapidana lainnya, seperti penjahat, pembunuh, bandar narkoba," ucap Taufiqulhadi kepada merdeka.com.
Untuk itu, sudah seharunya lembaga pemasyarakatan menjadi tempat membina para warganya agar lebih baik ketika selesai menjalani masa hukuman. Sehingga para napi korupsi sudah semestinya diperlakukan manusiawi selama menjadi warga binaan di rumah tahanan. [Mdk]
loading...
Post a Comment