Binjai – Dalam upaya mewujudkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pengadaan bahan makanan (BAMA), Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai, Wawan Irawan, bersama jajaran pejabat struktural mengikuti sosialisasi pedoman pengadaan BAMA melalui E-Katalog dan pencatatan E-Kontrak pada aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu (05/11/2025).
Sosialisasi tersebut memfokuskan pembahasan pada tutorial pencatatan non-tender SPSE menggunakan menu import paket, yang diperuntukkan bagi proses pengadaan langsung di luar sistem SPSE/INAPROC, serta strategi pengadaan BAMA yang efektif dan efisien. Adapun tahapan pengadaan BAMA mencakup perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, hingga penilaian kinerja penyedia.
Ketua Tim Perencanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi UKPBJ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Topan Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa pemilihan penyedia BAMA untuk tahun anggaran 2026 akan dilakukan melalui metode Katalog Elektronik (E-Katalog).
“Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, menjamin transparansi serta akuntabilitas, dan memastikan kualitas bahan makanan yang diterima,” ujar Topan.
Sementara itu, Kalapas Binjai menyampaikan dukungan penuhnya terhadap kebijakan tersebut.
“Melalui penerapan sistem e-purchasing ini, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terbuka dan terukur. Selain itu, program ini juga berdampak positif bagi perekonomian nasional dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri serta memperluas peran pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi,” jelas Wawan.
Ia juga menambahkan harapannya agar pengadaan BAMA di Lapas Binjai dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan sektor UMKM dan koperasi.
“Kami ingin memastikan setiap proses pengadaan di Lapas Binjai tidak hanya memenuhi prinsip good governance, tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.(Humas)
Post a Comment