 |
| Harun sulianto saat memberi pengarahan |
Namun para setiap pegawai Lapas pun harus memiliki integeritas yang mumpuni.
Jadilah pegawai yang baik dengan memberikan pelayanan prima di unit kerja masing-masing serta haruslah mempunyai integritas yang tinggi," kata Direktur Pembinaan & Latkerpro, Kementerian Hukum & Hal Azasi Manusia pusat, Harun Sulianto di sela-sela saat memberikan paparan dalam kegiatan rapat kerja seputar Konsultasi Teknis tentang Peningkatan Pemenuhan Hak WBP terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor 03 tahun 2018, Rabu (20/3/2018) yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & Hak Azasi Manusia Provinsi Bangka Belitung (Kemenkumham Babel), Yoseph BcIP SH MH.
Tak hanya itu, dalam paparannya pun Harun pun sempat pula menerangkan jika kegiatan rapat seputar konsultasi tehnis itu tentunya diharapkan ia dapat memberikan pembelajaran terhadap petugas sekaligus diharapkan dapat mewujudkan pola kerja dalam mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat dan efisien terhadap program pembinaan atau bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lapas maupun rumah tahanan (Rutan).
Kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan selama 2 hari ( tanggal.21 s/d 22 Maret 2018 ) dan diikuti sedikitnya 28 orang peserta perwakilan dari divisi Pemasyarakatan Kantor wilayah dan perwakilan UPT Pemasyakatan se-Babel.
Ketua pelaksana Ida Bagus Ardana dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini tak lain untuk menyamakan persepsi petugas pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak WBP secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.
"Serta meningkatkan pengetahuan tehnis petugas di Unit Pelaksanan Tehnis Pemasyarakatan masing masing," kata Ardana dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Yoseph mengharapkan kepada peserta untuk mengikuti konsultasi teknis ini dengan sebaik baiknya dengan Motto 'SERIUS'.
"Sehingga diharapkan bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk dilaksanakan di UPT masing masing sehingga dapat melayani masyarakat secara Cepat, Tepat dan Profesional," kata Yoseph.
Ia menegaskan hal itu sebagaimana tercermin dalam 3 sasaran yakni upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta upaya peningkatan pelayanan kepada publik. (Red/Tribun)
loading...
Post a Comment