JAKARTA,(BPN) - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mengkritik wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang ingin membebaskan sebagian narapidana kasus korupsi dengan alasan mencegah penularan Covid-19 di penjara.
Baca: Alasan Cegah Penyebaran Corona, Menkumham akan Bebaskan 300 Napi Koruptor
Baca: Alasan Cegah Penyebaran Corona, Menkumham akan Bebaskan 300 Napi Koruptor
Menurut pria yang biasa dipanggil BW itu, rencana Yasonna membebaskan para napi korupsi seolah menunggangi musibah Covid-19.
"Usulan kebijakan ini jelas sangat diskriminatif, elitis, dan eksklusif khas oligakis serta secara terang dapat dituduh sebagai merodok karena menunggangi musibah Covid-19," kata BW dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).
BW mengatakan, usulan itu diskriminatif karena narapidana yang mestinya dibebaskan adalah narapidana kasus kriminal yang menghuni sel secara berhimpitan.
Sementara itu, menurut BW, sebagian narapidana kasus korupsi menempati sel khusus tanpa mesti berdesak-desakan seperti narapidana umum lainnya.
"Ada informasi, sebagian besar napi korupsi, apalagi yang berada di LP Sukamiskin diduga menempati sel 'khusus' yang cukup memenuhi syarat terjadinya social distancing," ujar BW.
Ia turut menyoroti pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang tidak secara tegas menolak wacana Yasonna tersebut. Ia membandingkannya dengan sikap Wadah Pegawai KPK yang tegas menyatakan, "Jangan jadikan pandemi Covid 19 sebagai kendaraan koruptor untuk bebas".
"Fakta ini punya indikasi untuk menjelaskan pertanyaan, siapa sahabat koruptor dan siapa yang ingin melawan sikap koruptif secara konsisten?" kata BW.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sebab, napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain, dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.
"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).(red/kompas)
loading...
JUDI ONLINE Bayar Pakai Pulsa Tanpa Potongan
ReplyDeleteBONUS SETIAP HARI DARI AnaPoker
YANG GAME DARI KAMI YANG TERLENGKAP
MULAI DARI |POKER | CEME | DOMINO99 | OMAHA | SAKONG |
Permainan Judi online yang menggunakan uang asli dan mendapatkan uang Tunai
> Bonus RAKEBACK Tiap Minggu
> Proses Deposit & Withdraw PALING CEPAT
> Support Semua Bank Lokal & Daerah Indonesia
> Support OVO/GOPAY/DANA/LINKAJA
WhastApp : 0852-2255-5128
www anapoker.site