MATARAM,(BPN)- Entah spontan atau ada yang menggerakkan, ribuan massa Nahdlatul Wathan, organisasi massa terkemuka di Nusa Tenggara Barat (NTB), berunjuk rasa menolak Surat Keputusan Kemenkumham yang menetapkan Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang, TGB) sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNW.
Unjuk rasa ini juga ditandai aksi simbolik menyegel Kantor Wilayah Kemenkumham NTB di Mataram, Rabu, 18/9/19.
Unjuk rasa ini terkait terbitnya SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 Tahun 2019 pada 10 September 2019. SK tersebut antara lain berbunyi Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW.
Sekretaris Wilayah Pemuda NW Muhammad Fihirudin dalam aksinya menyampaikan protes atas keluarnya SK tersebut
Fihirudin bilang, penolakan itu lantaran sebelumnya PBNW di bawah pimpinan Muhammad Zainul Majdi telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 Tahun 2016. Ia menilai, Menkumham tidak konsisten soal SK yang diterbitkan tersebut. Kontradiksi dengan SK tahun 2016.
Karena itu, dia mewakili massa menyatakan secara tegas menolak dan meminta Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 Tahun 2019 pada 10 September 2019. SK lama menetapkan Siti Raehanun Zainuddin Abdul Majid sebagai ketua PBNW.
Dalam aksi itu sempat terjadi kericuhan. Kericuhan diawali perusakan gerbang dan pelemparan batu oleh massa yang terlibat saling dorong dengan petugas keamanan. Kaca depan Kanwil Kemenkumham pecah dan sejumlah papan nama ikut rusak.
Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Samsul Rijal mengatakan, perusakan dan pelemparan batu tersebut dilakukan oleh oknum yang telah diprovokasi.
"Saya mengira, yang melakukan pelemparan tadi itu adalah massa yang terpancing emosinya, karena oknum provokkator yang tidak bertanggung jawab," ujar Rijal.
Meski begitu, para pegegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat tetap beraktivitas di tengah unjuk rasa dari massa NW.
"Aktivitas kami tetap berjalan, tidak sampai mengganggu kami bekerja di dalam," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) Andi Dahrif Rafied yang ditemui di kantornya, Rabu.
Bahkan kegiatan di luar seperti perlombaan yang digelar Kemenkumham NTB di Hotel Grand Legi Mataram dengan tema Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bagi masyarakat desa tetap berjalan.
Namun demikian, Kakanwil Kemenkumham NTB berharap kegiatan unjuk rasa yang berlangsung sejak Rabu pagi dapat terlaksana dengan tertib.
"Saya menganggap mereka [peserta unjuk rasa] masih santunlah, namanya santri, orang-orang terdidik semua yang ada di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," kata Andi.(Red/MoeslimChoice )
loading...
Post a Comment